TANJUNG SELOR – Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2026 tengah dihadapkan dengan tantangan serius.
Hal ini membuat jajaran perangkat daerah yang ada harus lebih selektif dalam menyusun program serta perencanaan pembangunan daerah dengan memperkuat efisiensi anggaran.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto saat memimpin rapat koordinasi (rakor) perangkat daerah mengajak seluruh perangkat daerah untuk menata prioritas belanja di tengah kondisi fiskal yang dinamis saat ini.
Dalam rakor tersebut, juga dilakukan evaluasi guna memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sejalan dengan kondisi keuangan dan prioritas pembangunan daerah di provinsi ke-34 Indonesia ini. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perjalanan dinas.
Denny meminta setiap perangkat daerah lebih selektif dalam menentukan agenda yang perlu dihadiri. Untuk kegiatan yang bersifat teknis, kehadiran dapat didelegasikan kepada pejabat administrator, pejabat pengawas atau staf sesuai kebutuhan.
“Langkah ini dinilai dapat membantu mengendalikan belanja sekaligus memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memperoleh pengalaman dan pengembangan kapasitas dalam menjalankan tugas,” ujar Denny.
Selain itu, penurunan pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) juga turut mendorong Pemprov Kaltara untuk menata kembali prioritas pembangunan daerah. Karena anggaran yang tersedia akan difokuskan pada program pembangunan yang benar-benar prioritas. “Utamanya yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Dari sisi pendapatan, Denny meminta 14 perangkat daerah pengelola pendapatan asli daerah (PAD) dapat lebih dulu menyusun strategi peningkatan pendapatan sebelum merancang rencana belanja di perangkat daerahnya masing-masing.
Tak hanya itu, seluruh perangkat daerah juga harus aktif menyiapkan proposal teknis, termasuk kesiapan lahan dan perencanaan, agar peluang mendapatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat semakin besar.
Dengan begitu, Denny mengingatkan seluruh pejabat struktural, terutama jajaran pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama agar tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. (iwk)
Editor : Azward Halim