TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Inspektorat Daerah memberikan atensi terhadap kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan.
Atensi tersebut disampaikan Inspektur Kaltara, Yuniar Aspiati saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemprov Kaltara di Tanjung Selor pada Senin (10/8). Dalam kesempatan ini, Yuniar mengingatkan beberapa persoalan yang harus ditindaklanjuti.
Utamanya soal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP), baik dari Badan Keuangan Daerah (BPK) maupun dari Inspektorat, hingga memperkuat manajemen risiko di masing-masing perangkat daerah yang ada.
“Dalam pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah, pengawasan harus dimulai sejak tahap perencanaan, bukan hanya dilakukan setelah kegiatan berjalan,” ujar Yuniar.
Pada prosesnya, yang harus menjadi perhatian bersama itu adalah pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, tapi merupakan bagian dari tugas seluruh ASN di masing-masing perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terbaik itu harus dimulai dari kedisiplinan dan kepatuhan para ASN, khususnya terhadap aturan yang berlaku di masing-masing perangkat daerah dan umumnya peraturan secara nasional seperti soal disiplin ASN.
Dalam kesempatan ini, Yuniar mengingatkan penyelesaian TLHP dari BPK maupun Inspektorat. Diharapkan seluruh pimpinan perangkat daerah memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan setiap rekomendasi pemeriksaan yang masih tersisa.
“Saya minta komitmen penuh pimpinan perangkat daerah untuk menyelesaikan sisa tindak lanjut hasil pemeriksaan. Jangan ditunda, karena bisa berdampak hukum di kemudian hari,” serunya.
Selain itu, Yuniar juga meminta pimpinan perangkat daerah (PD), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemprov Kaltara dapat menerapkan manajemen risiko sejak awal penyusunan program kerja.
Dalam hal ini, setiap potensi hambatan, kesalahan, maupun persoalan administrasi lainnya perlu dipetakan sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan anggaran yang digunakan memberikan hasil sesuai target.
“Petakan sejak awal semua hambatan dan potensi kesalahan administrasi. Dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia dan hasil kegiatan bisa tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran,” pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim