TANJUNG SELOR - Pembangunan infrastruktur jalan pada wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini menjadi salah satu atensi atau perhatian serius pemerintah.
Sebab, kondisi di lapangan seperti di Krayan, Kabupaten Nunukan dan Apau Kayan, Kabupaten Malinau, saat ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak titik-titik yang sudah mengalami kerusakan cukup parah hingga sulit dilalui kendaraan.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini.
Terakhir, pihaknya melakukan pertemuan dengan Kementerian Pekerja Umum (Kemen PU) RI di Jakarta. Selain dari DPRD, juga hadir dari pemerintah daerah dalam pertemuan tersebut.
"Alhamdulillah, Kementerian PU memberikan suatu pengharapan yang baik untuk kita. Karena mereka akan menyediakan anggaran untuk infrastruktur di tahun 2027," ujar Achmad Djufrie kepada Radar Tarakan akhir pekan lalu.
Diperkirakan, Kaltara berpeluang untuk mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp200 miliar.
"Anggaran ini untuk membantu pembangunan infrastruktur di Kaltara, khususnya untuk wilayah perbatasan," kata Politisi Partai Gerindra ini.
Terhadap tindak lanjut dari itu, nantinya tinggal dilakukan pematangan perencanaan dan pembahasan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltara bersama dengan kepala daerah.
"Nanti akan disesuaikan, daerah mana yang paling mendesak untuk ditangani segera. Tapi teknisnya itu nanti dilaksanakan lewat Balai, tidak masuk di anggaran daerah," pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim