TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan masih terus memberlakukan sistem kerja work from anywhere (WFA) sepekan sekali atau tiap Jumat. Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto saat dikonfirmasi, Rabu (29/7). Menurutnya, langkah ini sangat efektif untuk diterapkan di tengah efisiensi anggaran saat ini.
"Meskipun WFA itu tetap kita lanjutkan, tapi tidak mengurangi kualitas layanan kita kepada masyarakat," ujar Sekprov.
Khususnya untuk perangkat daerah yang sifatnya pelayanan. Seperti pada bidang kesehatan di rumah sakit (RS) dan bidang pendidikan di sekolah-sekolah, itu sudah diatur untuk tetap masuk setiap Jumat dengan sistem shift-shiftan.
"Artinya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu tetap jalan. Tapi untuk yang WFA, saya selalu ingatkan, kalau Jumat HP harus tetap standby," tegasnya.
Dalam hal ini, lanjut Sekprov, jika dilakukan koordinasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan harus cepat respon. Termasuk juga jika ada pertemuan online yang biasa dilakukan via zoom.
"Jadi kalau ada yang memungkinkan untuk kita tekan operasionalnya, itu akan kita tekan (sebagai bentuk efisiensi). Pemerintah pusat juga tentu akan melakukan hal yang sama, karena kita bicara soal kualitas, bukan kuantitas," tuturnya.
PENERAPAN TEKNOLOGI TAK KURANGI KUALITAS LAYANAN
Sekprov Denny juga mengatakan bahwa saat ini Pemprov Kaltara tengah dan terus melakukan upaya penguatan penerapan sistem digitalisasi.
"Kita sudah menggunakan teknologi, tapi sekali lagi, pola kerja menggunakan teknologi ini tidak mengurangi kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," sebutnya.
Dalam hal kontroling kinerja ASN, ia menegaskan bahwa setiap ASN harus tetap mengisi e-kinerja. Jadi, mereka melakukan apa dan lain sebagainya, itu terpantau dan tidak mungkin dikarang-karang.
"Itu langsung diawasi oleh pimpinan dari masing-masing perangkat daerah. Dan saya juga selalu berdiskusi terkait hal ini," katanya.
Ia meyakini bahwa ASN Pemprov Kaltara semuanya komitmen dengan tanggung jawab dan kewajibannya. Dalam penerapan WFA ini, semua tetap kerja seperti biasa, yang membedakan hanya sistem kerjanya yang tidak turun kantor.
"Kalau tanggung jawab, mereka sepenuh hatilah. Mereka juga sudah dikasihkan haknya, tinggal mereka menjalankan kewajibannya sebagai abdi negara," tegasnya.
Bahkan, jika tidak menjalankan kewajibannya saat WFA setiap Jumat, secara otomatis pastikan akan berpengaruh pada TPP-nya, karena TPP itu diberikan berdasarkan kinerja.
"Pastinya WFA ini sangat efektif. Dari evaluasi kami, di awal-awal penerapannya itu kita bisa menghemat sekitar Rp400 juta per bulan dari beberapa gedung yang ada. Ini baru dari gedung, seperti air dan listrik. Belum lagi BBM untuk kendaraan," pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim