TANJUNG SELOR – Perjuangan membuka akses jalan poros provinsi yang menghubungkan Nunukan dengan Tana Tidung terus bergulir. Tim Swadaya Percepatan Pembangunan Desa Atap mulai menggalang dukungan dari pemerintah desa (pemdes) hingga kecamatan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kalimantan Utara pada, Selasa (28/7).
Ketua Tim Swadaya Percepatan Pembangunan Desa Atap, Samsun S. Abjiah mengaku telah menyerahkan tembusan proposal percepatan pembangunan badan jalan poros provinsi kepada Pemdes Atap. Selanjutnya, dukungan serupa akan dihimpun dari seluruh kepala desa (kades) di Kecamatan Sembakung beserta pemerintah kecamatan.
"Kami berharap seluruh kepala desa dan Camat Sembakung memberikan dukungan melalui surat pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan pembangunan jalan poros provinsi ini," kata Samsun kepada Radar Kaltara, Senin (3/8).
Menurutnya, pembangunan jalan tersebut tidak hanya membuka konektivitas antar wilayah, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir yang selama ini kerap memutus akses transportasi masyarakat. Karena itu, tim juga mendorong adanya program transmigrasi lokal sebagai bagian dari strategi penataan kawasan.
"Program percepatan jalan poros dan pembukaan kawasan transmigrasi lokal diharapkan mampu mengurangi dampak banjir yang selama ini melumpuhkan seluruh akses masyarakat," ungkapnya.
Ia menjelaskan, Tim Swadaya akan terus melakukan sosialisasi kepada desa lain yang berada di sekitar jalur pembangunan. Dukungan dari desa tetangga dinilai penting karena pembangunan jalan tersebut nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan secara lebih luas.
"Kami akan terus menyampaikan aspirasi ini kepada desa-desa yang nantinya ikut merasakan manfaat ketika jalan poros tersebut sudah terbuka," jelasnya.
Selain itu, Tim Swadaya juga meminta Pemdes Atap segera mengajukan permohonan pelepasan status kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Dinas Kehutanan Nunukan. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu tahapan penting agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.
"Pelepasan status kawasan HPT menjadi APL sangat diperlukan agar proses pembangunan dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Atap, Tahir menyampaikan apresiasi atas inisiatif masyarakat yang secara mandiri memperjuangkan pembangunan daerah hingga ke tingkat provinsi. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi bukti tingginya kepedulian masyarakat terhadap kemajuan desa.
"Saya sangat bangga dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim. Inilah yang saya harapkan, masyarakat memiliki inisiatif serta kesadaran untuk ikut memikirkan pembangunan dan kemajuan kampung," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Camat (Sekcam) Sembakung, Sambiyo. Ia menilai langkah Tim Swadaya merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang positif, selama tetap berjalan sesuai koridor hukum dan mengedepankan kepentingan bersama.
"Tim harus tetap solid, menjaga etika, tidak melanggar norma hukum, dan terus menyuarakan aspirasi masyarakat demi kemajuan Desa Atap maupun Kecamatan Sembakung," ujarnya.
Dalam waktu dekat, proposal akan ditembuskan kepada Bupati Nunukan, DPRD Nunukan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nunukan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nunukan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat dukungan pemerintah terhadap percepatan pembangunan jalan poros yang selama ini menjadi harapan masyarakat perbatasan.
"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian serius agar pembangunan jalan poros ini segera terealisasi. Akses yang baik akan membuka peluang ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan," pungkasnya. (jai)