TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara bersama Pemerintah Negeri Sabah, Malaysia kembali memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan melalui Sidang ke-28 Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo) Kaltara-Sabah 2026.
Forum tersebut menjadi wadah mengevaluasi kerja sama yang telah berjalan sekaligus menyusun agenda kolaborasi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tapal batas kedua negara.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius mengatakan sidang tersebut dipimpin langsung Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang bersama Ketua JKK Sosek Malindo Negeri Sabah Datuk Dr. Jamili Nais. Pertemuan itu juga dihadiri Konsul Republik Indonesia di Tawau, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.
"Forum ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kerja sama sebelumnya sekaligus merumuskan agenda kolaborasi baru yang lebih komprehensif antara Kaltara dan Sabah," kata Bertius kepada Radar Kaltara, Kamis (30/7).
Dalam forum tersebut, gubernur menegaskan posisi strategis Kaltara sebagai provinsi perbatasan sekaligus wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, posisi tersebut membuka peluang besar dalam percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi dan penguatan kerja sama lintas batas.
"Kaltara memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai provinsi perbatasan tetapi juga sebagai daerah penyangga IKN. Kondisi ini membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan dan investasi yang saling menguntungkan," ungkapnya.
Ia memaparkan sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan di Kaltara, antar lain Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning–Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan dan pembangunan PLTA Kayan Cascade hingga hilirisasi sektor perikanan dan energi hijau. Berbagai proyek tersebut diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru sekaligus memperkuat rantai pasok menuju IKN.
"Potensi besar yang dimiliki Kaltara harus dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk meningkatkan daya saing kawasan perbatasan sehingga tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan," ujarnya.
Menurutnya, kedekatan geografis serta hubungan sosial budaya yang telah lama terjalin antar masyarakat Kaltara dan Sabah menjadi fondasi kuat dalam memperluas kerja sama di berbagai sektor. Mulai dari perdagangan, logistik, pariwisata hingga penguatan ketahanan pangan.
"Hubungan baik yang telah terjalin selama ini menjadi modal penting untuk memperluas kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua wilayah," tegasnya.
Bertius menambahkan, sidang kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Sosek Malindo sebelumnya yang digelar di Sandakan, Malaysia, pada 2025. Selama rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 28–31 Juli 2026, seluruh delegasi membahas berbagai kendala pelaksanaan kerja sama sekaligus merumuskan rekomendasi yang realistis dan dapat segera diimplementasikan.
"Setiap rekomendasi yang dihasilkan diarahkan agar dapat dilaksanakan secara konkret sehingga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan kawasan perbatasan," jelasnya.
Dalam forum bilateral tersebut, Zainal mengajak seluruh delegasi mengedepankan semangat musyawarah, saling menghormati dan memperkuat koordinasi bilateral dalam setiap pembahasan. Ia berharap hasil sidang tidak berhenti pada dokumen kesepakatan, tetapi diwujudkan dalam program nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
"Harapan kami, hasil sidang ini mampu memperkuat hubungan Indonesia dan Malaysia, mempercepat pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan, serta menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat di kedua negara," pungkasnya. (jai)