TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara mulai mematangkan penyusunan program pembangunan tahun depan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara menggelar verifikasi rancangan akhir rencana kerja (Renja) perangkat daerah 2027 selama empat hari, mulai 27 hingga 30 Juli 2026.
Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, mengatakan verifikasi tersebut bertujuan menyelaraskan seluruh program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan arah pembangunan daerah maupun kebijakan prioritas nasional.
"Verifikasi ini dilakukan agar seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara maupun kebijakan pembangunan nasional," kata Bertius kepada Radar Kaltara, Selasa (28/7).
Penyusunan Renja 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2026 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara 2025–2029. Dalam proses verifikasi tersebut, setiap OPD diwajibkan menyampaikan dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2027 beserta analisis kebutuhan riil sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pada tahun anggaran mendatang.
"Seluruh usulan program harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata, sehingga perencanaan pembangunan lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran," jelasnya.
Selain memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi perangkat daerah pengampu urusan wajib, Renja 2027 juga diarahkan mendukung agenda prioritas nasional atau Asta Cita serta prioritas pembangunan Pemprov Kaltara. Bapperida juga menekankan agar setiap program mampu menjawab berbagai isu strategis pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengembangan kawasan perbatasan, hingga peningkatan konektivitas antar wilayah.
"Seluruh program pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil," katanya.
Kegiatan verifikasi melibatkan pejabat dan staf dari seluruh OPD serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pembahasan dilakukan secara bertahap di sejumlah ruang rapat Bapperida hingga Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Melalui tahapan tersebut, Bapperida menargetkan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dihasilkan memiliki kualitas perencanaan yang lebih baik, akuntabel, serta siap menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) maupun APBD Pemprov Kaltara 2027.
"Dengan proses verifikasi ini, kami berharap seluruh perencanaan pembangunan tahun 2027 benar-benar selaras, terukur, dan mampu mendukung percepatan pembangunan Kalimantan Utara," pungkasnya. (jai)