TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen untuk menggenjot percepatan pembangunan kawasan perbatasan, seperti di Krayan dan Apau Kayan.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Selasa (21/7).
Menurutnya, sejauh ini Gubernur Kaltara telah dan terus melakukan upaya penguatan koordinasi lintas pemerintahan melalui rapat koordinasi dan kunjungan lapangan bersama pemerintah pusat ke wilayah perbatasan provinsi termuda di Pulau Kalimantan ini.
"Komitmen inilah yang mendapat apresiasi Indonesia Public Service Excellence Award (IPSEA) 2026," ujar Bertius.
Ia menjelaskan, komitmen pembangunan kawasan perbatasan ini telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara periode tahun 2025-2029.
"Dokumen RPJMD 2025-2029 ini juga telah kita diselaraskan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)," sebutnya.
Kendati demikian, Bertius mengaku tetap ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintahdalam melakukan proses pembangunan secara menyeluruh di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Utamanya yang berkaitan dengan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar 80 persen.
Dengan begitu, diperlukan strategi pembiayaan yang mengedepankan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
Pastinya, berbagai usulan pendanaan ke kementerian terkait juga terus diupayakan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan ini.
"Jadi yang kita hadapi di sini adalah persoalan aksesibilitas dan pelayanan dasar. Kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas yang terus didorong oleh Pak Gubernur untuk dilaksanakan," pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim