TANJUNG SELOR - Kehadiran sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberi mimpi besar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal.
Tak hanya sebagai penonton, tapi ada harapan besar untuk bisa terlibat secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan di PSN seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara langsung bergerak cepat dengan menghadirkan inovasi sebagai jembatan bagi UMKM lokal bisa masuk ke PSN di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Salah satu inovasi tersebut adalah SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara). Lewat provram ini diharapkan 51 ribu UMKM di Kaltara dapat masuk dalam ekosistem industri tersebut.
Hal ini menjadi atensi pemerintah daerah karena nilai investasi yang masuk lewat PSN ini mencapai puluhan triliun rupiah. Diproyeksikan, kawasan seluas 10.100 hektare itu akan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berskala global.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto mengatakan, Pemprov Kaltara tentu tidak ingin pertumbuhan industri yang pesat ini justru menciptakan jarak baru antara investasi besar dan ekonomi kerakyatan.
"Kita ingin UMKM lokal dapat hadir sebagai bagian dari pemasok kebutuhan di kawasan industri ini, bukan justru jadi penonton di rumah sendiri," ujar Denny.
LANGKAH AWAL DAN RESPON PERUSAHAAN
Denny menyebutkan bahwa langkah awal sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltara lewat penguatan kerja sama dengan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), sebuah perusahaan yang beroperasi di KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi.
Ia mengatakan, pihak perusahaan menyambut positif konsep SINERGI Kaltara dan menyatakan kesiapan membuka ruang bagi pengembangan UMKM lokal.
"Nantinya, produk dan jasa UMKM akan dikurasi agar mampu memenuhi standar industri internasional," tuturnya.
Peluangnya cukup besar, mulai dari penyediaan bahan pangan, logistik, material pendukung, hingga layanan akomodasi bagi ribuan bahkan ratusan ribu pekerja di kawasan industri tersebut.
Ia pun menegaskan, kehadiran inovasi tersebut bukan sekadar sebagai program pendamping investasi, tapi menjadi upaya agar transformasi ekonomi yang sedang berlangsung ini dapat benar-benar memiliki wajah kerakyatan. (iwk)
Editor : Azward Halim