TANJUNG SELOR - Sebanyak 40 pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat kesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan tahun 2026.
Tentunya, kesempatan ikut pelatihan ini bukan hanya sebatas amanah, tapi juga bentuk kepercayaan negara untuk mempersiapkan aparatur yang mampu menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan birokrasi.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto mengatakan, pelatihan kepemimpinan administrator merupakan pelatihan struktural yang wajib diikuti oleh pegawai negeri sipil (PNS), baik yang akan maupun yang telah menduduki jabatan administrator atau eselon III.
"Keberhasilan mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator tidak diukur dari selembar sertifikat kelulusan, tapi administrator harus bisa menghadirkan inovasi," ujar Denny saat membuka pelatihan kepemimpinan administrator angkatan IX kelas Provinsi Kaltara tahun 2026 di Tanjung Selor, Senin (20/7).
Denny menyebutkan, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah lahirnya aksi perubahan yang aplikatif, berdampak nyata, serta mampu menyederhanakan proses birokrasi yang selama ini dirasakan berbelit-belit.
Lebih dari sekadar memenuhi ketentuan administratif, pelatihan ini memiliki makna strategis dalam membentuk pemimpin birokrasi yang adaptif, visioner dan mampu menjawab tantangan zaman.
"Sebagai seorang middle manager, pejabat administrator merupakan mesin penggerak utama organisasi yang menjembatani visi strategis pimpinan dengan implementasi nyata di lapangan," tegasnya.
Oleh karena itu, keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan para administrator dalam mengelola organisasi, menggerakkan sumber daya dan memastikan setiap program berjalan secara efektif.
Ia menegaskan, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh aparatur yang profesional, berintegritas, serta memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi dinamika perubahan.
"Saat ini masyarakat memiliki ekspektasi yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Jadi, pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel dan berbasis digital bukan lagi menjadi pilihan, tapi sebuah keharusan," jelasnya.
Dengan begitu, administrator tidak boleh menjadi penghambat perubahan, tapi harus menjadi penggerak inovasi, pengambil keputusan yang adaptif, sekaligus teladan dalam membangun budaya kerja yang modern dan berorientasi pada hasil.
Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, kepemimpinan juga harus dibangun di atas fondasi transparansi. Transparan di sini bukan hanya berarti menyajikan data kepada publik, tapi memastikan proses kerja, pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya dapat dipahami secara jelas.
"Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Saya yakin para administrator mampu membawa perubahan positif bagi organisasi dan berkontribusi nyata pada percepatan pembangunan Kalimantan Utara," pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim