TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mematangkan penyusunan program pembangunan daerah tahun 2027.
Dalam prosesnya, ada beberapa hal yang menjadi atensi serius untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan itu, di antaranya program prioritas pemerintah, terutama kebutuhan riil masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius mengatakan, dalam hal pematangan program ini, seluruh perangkat daerah diminta untuk melakukan penyelarasan perencanaannya.
"Jadi tidak hanya berorientasi pada target program, tapi harus lebih dari itu. Program 2027 harus menjawab kebutuhan riil masyarakat," ujar Bertius.
Bertius menyebutkan, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing untuk memastikan tidak ada kebutuhan prioritas masyarakat yang terlewatkan.
Memang, saat ini pemerintah daerah masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, sehingga kegiatan pembangunan yang dilakukan masih belum dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan.
"Tapi kondisi keterbatasan ini tidak menyudutkan semangat dan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan yang terbaik untuk masyarakat di Kalimantan Utara," tuturnya.
Kendati demikian, sejumlah program atau rencana kerja yang disusun haruslah juga disesuaikan dengan skala prioritas dari masing-masing perangkat daerah. Hal ini agar penggunaan anggaran yang terbatas ini dapat efektif.
Dengan perencanaan yang matang, tentu manfaat dari apa yang dikerjakan nanti akan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat di provinsi ke-34 Indonesia ini.
"Kita akan terus berupaya mengoptimalkan setiap program agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada kepentingan masyarakat," sebutnya.
Harapannya, seluruh program yang disusun dan ditetapkan untuk dijalankan pada tahun 2027 yang akan datang bisa berjalan lebih efektif, efisien dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. (iwk)
Editor : Azward Halim