TANJUNG SELOR - Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini menjadi salah satu perhatian publik.
Update terkini akses jalan di wilayah perbatasan seperti di Krayan, Kabupaten Nunukan mengalami kerusakan yang cukup parah. Tampak beberapa titik-titik tertentu sulit untuk dilintasi kendaraan.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) menegaskan bahwa sejauh ini penanganan telah dan terus dilakukan.
Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi mengatakan, kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan seperti di Krayan itu sudah diproses. Bahkan penanganan yang dilakukan secara bertahap telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir.
"Seperti di tahun 2025 itu, kita sudah programkan untuk jalan Krayan. Cuma DAU (dana alokasi umum) infrastruktur kita dipotong. Di sana itu kita programkan sebetulnya, kurang lebih Rp5 miliar - Rp10 miliar," ujar Helmi kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (21/7).
Kemudian, saat audiensi gubernur seluruh Indonesia dengan Menteri Keuangan (Menkeu) di Jakarta pada tahun 2025 lalu, Gubernur Kaltara juga berhasil meyakinkan Menkeu Purbaya sehingga wilayah Krayan mendapatkan 'suntikan' dana Rp150 miliar.
"Pada tahun 2025, sebenarnya sudah ada turun anggaran itu sebagian. Cuma dia tidak masuk di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita, dia masuk lewat Inpres Jalan Daerah (IJD). Jadi masuknya di BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional) Kaltara," sebutnya.
Sementara itu, di BPJN penanganannya harus sampai aspal. Hal ini yang kemudian membuat dilema di pemerintah daerah, karena seperti yang tahun 2025 dikerjakan dengan anggaran multiyears sebesar Rp50 miliar itu hanya mampu menyelesaikan sekitar 3 kilometer.
"Kami dari PU sudah berulang kali menyampaikan kalau bisa fokus fungsional saja dulu. Jadi bukan target harus aspal, tapi cukup sampai perkerasan saja dulu agar jalan yang tertangani bisa panjang," tegasnya.
Selain itu, Helmi juga mengatakan bahwa dalam pihaknya sudah bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meminta waktu bertemu membahas permasalahan jalan di wilayah perbatasan Kaltara ini.
"Insha Allah Kamis (23/7) nanti kita akan ke Kementerian PU untuk membahas itu, bahwa masyarakat di Krayan pada khususnya dan masyarakat perbatasan pada umumnya, itu berharap konstruksi jalan di perbatasan itu cukup sampai perkerasan saja dulu," tegasnya.
Ia pun meyakini anggaran Rp150 mikiar yang dijanjikan Menkeu Purbaya untuk penanganan jalan di Krayan itu sudah cukup tuntas jika dengan sistem penanganan hingga konstruksi perkerasan atau agregat.
"Ini yang nanti kita mau minta di Kementerian PU bahwa kegiatan lanjutan nanti tidak usah sampai aspal lsaj, cukup sampai perkerasan saja. Kita minta fungsional jalannya, itu yang penting," jelasnya.
Untuk diketahui, dalam lima tahun terakhir Pemprov Kaltara telah menggelontorkan total anggaran sebesar Rp79,39 mikiar untuk penanganan wilayah perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini.
Dari total anggaran itu terperinci Rp30,51 miliar di tahun 2021, kemudia Rp15,02 miliar tahun 2022, Rp5 miliar di tahun 2023, Rp22,35 miliar tahun 2024 serta Rp6,5 miliar tahun 2025. (iwk)
Editor : Azward Halim