TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen untuk terus melakukan upaya dalam penanganan permasalahan konektivitas di wilayah perbatasan.
Hal ini menjadi salah satu atensi serius pemerintah mengingat kondisi infrastruktur jalan di wilayah perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini masih sangat jauh dari kata layak, yang mana sejumlah titik masih mengalami kerusakan yang cukup parah.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan, berbagai upaya telah, tengah dan terus dilakukan oleh Pemprov Kaltara untuk melakukan penanganan soal konektivitas di wilayah perbatasan Kaltara.
“Kita terus upayakan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Salah satu hasil dari perjuangan itu, kita dapat Rp 150 miliar (dari Kementerian Keuangan). Itu saya minta khusus untuk penanganan jalan di Krayan,” ujar Gubernur Zainal.
Orang nomor satu di Kaltara itu mengatakan bahwa ‘suntikan’ dana Rp 150 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu setelah dirinya menyampaikan kondisi yang ada di wilayah perbatasan Kaltara pada pertemuan gubernur se-Indonesia di Jakarta tahun 2025 lalu.
“Tapi anggaran itu tidak dikirim ke rekening Pemprov Kaltara, melainkan masuk ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltara,” ungkapnya.
Untuk diketahui, saat ini anggaran Rp 150 miliar itu sudah masuk sekitar Rp 50 miliar untuk digunakan menangani jalan di Krayan, Nunukan. Sementara sisanya, sekitar Rp 100 miliar lagi masih dalam poses yang diupayakan dapat jalan tahun ini.
Adapun anggaran untuk penanganan jalan yang menjadi kewenangan provinsi tersebut dikucurkan dengan mekanisme pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. (iwk)
Editor : Azward Halim