TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara mencatat tren positif penurunan angka kemiskinan dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, jumlah penduduk miskin pada 2025 turun menjadi 42,4 ribu jiwa atau 5,4 persen dari total penduduk. Capaian tersebut menjadi yang terendah sejak 2019.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius mengatakan, tren penurunan itu menunjukkan berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai memberikan hasil, meski penurunannya belum berlangsung secara signifikan setiap tahun.
“Setiap tahun angka kemiskinan di Kalimantan Utara terus menurun, walaupun persentasenya memang belum terlalu signifikan,” kata Bertius kepada Radar Kaltara, Rabu (15/7).
Menurutnya, dinamika ekonomi global masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi laju penurunan kemiskinan di daerah. Kondisi tersebut berdampak terhadap dunia usaha yang berimbas pada berkurangnya kesempatan kerja.
“Bagaimanapun kondisi ekonomi global memberikan pengaruh terhadap daerah. Dunia usaha ikut terdampak, sehingga dalam beberapa sektor terjadi pengurangan tenaga kerja,” ungkapnya.
Meski demikian, ia bersyukur persentase penduduk miskin di Kaltara tetap menunjukkan tren penurunan. Pemprov Kaltara, kata dia, akan terus memperkuat berbagai program intervensi agar angka kemiskinan dapat ditekan lebih rendah lagi.
“Kami akan terus melakukan intervensi melalui berbagai program pembangunan agar angka kemiskinan terus menurun dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” tegasnya.
Berdasarkan data BPS Kaltara menunjukkan jumlah penduduk miskin pada 2019 tercatat sebanyak 49,2 ribu jiwa atau 6,7 persen. Angka tersebut sempat meningkat menjadi 53,5 ribu jiwa atau 7,3 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Seiring pemulihan ekonomi dan berbagai program bantuan sosial, jumlah penduduk miskin turun menjadi 52,1 ribu jiwa atau 7,0 persen pada 2021, kemudian 50,7 ribu jiwa atau 6,8 persen pada 2022, 48,9 ribu jiwa atau 6,5 persen pada 2023, dan 46,8 ribu jiwa atau 6,2 persen pada 2024. Bertius menegaskan, Pemprov Kaltara akan terus mengoptimalkan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam memperluas akses lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat perlindungan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Penurunan angka kemiskinan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi. Target kami bukan hanya menurunkan persentasenya, tetapi memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan,” pungkasnya. (jai)