TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025.
Khusus untuk pandangan umum Fraksi Partai Gerindra, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan atensi terhadap sejumlah hal, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah hingga penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyadari capaian pendapatan yang belum optimal,” ujar Gubernur Zainal.
Dijelaskannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal itu, di antaranya belum tercapainya target pada beberapa jenis pendapatan asli daerah (PAD), adanya penyesuaian kebijakan pemerintah pusat terhadap penyaluran pendapatan transfer, serta dinamika perekonomian.
“Kami mengapresiasi pandangan fraksi terkait perlunya penyusunan target pendapatan yang lebih realistis, serta optimalisasi dan perluasan basis PAD,” tuturnya.
Dalam hal ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk menetapkan target pendapatan secara terukur dan berbasis data historis serta proyeksi makro ekonomi yang rasional. Upaya optimalisasi PAD akan diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui pemutakhiran basis data dan pemetaan potensi secara komprehensif.
Orang nomor satu di Kaltara ini juga mengungkapkan Pemprov Kaltara sependapat bahwa struktur belanja daerah perlu terus diarahkan agar lebih proporsional, melalui pengendalian belanja operasi serta peningkatan porsi belanja modal yang produktif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Terhadap realisasi belanja modal tahun 2025 yang belum optimal, kendala dalam pelaksanaannya, antara lain proses pengadaan barang dan jasa, penyesuaian terhadap perubahan regulasi, kesiapan dokumen teknis, kondisi lapangan, serta penyelesaian administrasi pada beberapa kegiatan strategis,” bebernya.
Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan kesiapan dokumen teknis, serta memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan, sehingga belanja modal dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Terkait optimalisasi pengelolaan aset daerah, pemerintah akan terus melakukan inventarisasi, penatausahaan, sertifikasi, pengamanan, serta optimalisasi pemanfaatan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Zainal menegaskan, aset daerah yang belum produktif akan terus dievaluasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan asli daerah.
Selain itu, penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah melaksanakan evaluasi terhadap kinerja BUMD dilakukan secara berkala dengan memperhatikan aspek kesehatan perusahaan, kontribusi dividen terhadap PAD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Terhadap pembangunan kawasan perbatasan, Gubernur Zainal menyebutkan pemerintah tetap menempatkan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah melalui peningkatan infrastruktur dasar, aksesibilitas, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat, serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Berkaitan dengan hilirisasi sektor unggulan dan peningkatan investasi, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan industri berbasis potensi sumber daya daerah, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, hingga penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Hal yang tak kalah pentingnya itu terkait dengan tindak lanjut atas temuan BPK. Di sini pemerintah daerah memberikan komitmen perhatian serius melalui langkah-langkah korektif yang terencana dan terukur untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tahapan tindak lanjut perbaikan terus kita lakukan melalui peningkatan tata kelola keuangan, penguatan sistem pengendalian internal, serta pembinaan terhadap perangkat daerah terkait. Rencana aksi tindak lanjut juga secara berkala dikoordinasikan dengan BPK RI,” tuturnya.
Pada prinsipnya, strategi menjadikan APBD sebagai instrumen pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Termasuk memperkuat reformasi birokrasi, memperluas digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (iwk)
Editor : Azward Halim