TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara mulai mematangkan penyusunan dokumen rencana kerja (renja) 2027 serta perubahan renja 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional.
Sekretaris Bapperida Kaltara, Syamsaimun mengatakan, penyusunan Renja menjadi tahapan penting dalam memastikan program dan kegiatan perangkat daerah memiliki arah yang jelas serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida ke depan. Karena itu, seluruh penyusunannya harus dilakukan secara cermat agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan,” kata Syamsaimun kepada Radar Kaltara, Kamis (1/7).
Menurutnya, rancangan akhir renja 2027 harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus menyesuaikan dengan prioritas nasional dan target kinerja perangkat daerah.
“Perencanaan harus berkualitas, terukur dan berorientasi pada hasil. Setiap program yang dirancang harus memiliki indikator yang jelas serta memberikan dampak terhadap pembangunan daerah,” ungkapnya.
Untuk itu, seluruh bidang diminta melakukan penelaahan terhadap berbagai aspek, mulai dari target kinerja, indikator program, kebutuhan pendanaan hingga kesesuaian kegiatan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.
Selain penyusunan renja 2027, Bapperida juga membahas perubahan renja 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk merespons perkembangan kebijakan, kondisi pelaksanaan program, serta kebutuhan strategis yang muncul selama tahun berjalan.
“Perubahan Renja menjadi bagian penting agar dokumen perencanaan tetap adaptif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan,” jelasnya.
Dalam pembahasan, masing-masing bidang memaparkan usulan penyempurnaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan masuk dalam dokumen rancangan akhir renja 2027 maupun perubahan renja 2026.
Diskusi berlangsung dengan sejumlah masukan terkait efektivitas pelaksanaan program, penguatan indikator kinerja, optimalisasi anggaran, serta dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kaltara.
Bapperida Kaltara berharap dokumen perencanaan yang dihasilkan nantinya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif.
“Harapannya, dokumen yang disusun lebih akuntabel, realistis dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan,” ungkapnya.
Hasil rapat tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui proses perencanaan yang matang, Bapperida Kaltara optimistis pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seluruh tahapan harus kita kawal agar perencanaan pembangunan Kalimantan Utara berjalan tepat sasaran dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah,” pungkasnya. (jai)