TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberi atensi khusus terhadap kehadiran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Kaltara.
Hal ini dinilai penting agar jangan sampai UMKM lokal hanya jadi penonton di tengah investasi Kaltara yang terus melonjak, salah satunya pada Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan.
Karena, sebagai salah satu PSN di provinsi ke-34 Indonesia ini, kawasan industri tersebut diproyeksikan akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah. Tentu, peluang ini tidak boleh dilewatkan begitu saja oleh pelaku UMKM.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto mengatakan, saat ini Pemprov Kaltara tengah menjembatani UMKM lokal untuk masuk ke PSN tersebut lewat gagasan Sinergi Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kaltara).
"Sinergi Kaltara ini kita rancang sebagai jembatan bagi UMKM untuk bisa masuk memenuhi kebutuhan di Kawasan Industri Tanah Kuning,", ujar Denny dalam focus group discussion (FGD) Sinergi Kaltara di Tanjung Selor, Rabu (8/7).
Kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai PSN ini memiliki luasan 10.100 hektare. Diproyeksikan, investasi berskala besar dapat ditarik masuk ke pusat perekonomian baru ini. Namun, PR-nya masih terdapat 51.840 UMKM yang belum terhubung dengan ekosistem industri tersebut.
"Ini yang menjadi persoalan dan harus kita klirkan. Jangan sampai di tengah industri berkembang pesat, UMKM kita tidak ikut tumbuh," ujar Denny.
NILAI INVESTASI TERUS NAIK
Denny memaparkan, nilai investasi di Kaltara setiap tahun terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2024 investasi Kaltara tercatat sekitar Rp 11,79 triliun, naik menjadi Rp 30,64 triliun atau naik sekitar 160 persen pada tahun 2025. Ini menunjukkan geliat investasi di Kaltara tumbuh positif.
Harusnya, kenaikan nilai investasi diikuti peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Namun, kondisi saat ini mencerminkan pertumbuhan investasi yang tinggi belum sepenuhnya menghasilkan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat.
Ini karena belum adanya mekanisme kolaborasi yang mampu menghubungkan UMKM lokal secara terintegrasi ke kawasan industri tersebut.
"Di sini, kita bisa menghadapi enclave economy, ketika investasi besar hadir tapi manfaatnya hanya sedikit dirasakan masyarakat sekitar," tutur Denny.
Untuk itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara diharapkan dapat terlihat membangun kolaborasi UMKM lokal dengan PSN dalam mendukung implementasi SINERGI Kaltara.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tapi juga dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim