TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan upaya untuk tetap bisa mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) di tengah derasnya arus teknologi informasi dewasa ini.
Salah satu yang menjadi atensi dalam hal ini adalah kesiapan data. Terhadap hal ini, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara diajak untuk memperkuat interoperabilitas sistem informasi, keamanan informasi hingga kualitas data.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Sapi’i menyebutkan, jika diibaratkan sebuah rumah, data itu adalah pondasinya. Semakin kuat pondasi tersebut, maka rumah itu akan semakin kuat.
“Kenapa data itu saya tekankan? Karena kita dalam pemerintahan ini ada proses-proses atau tahapan yang harus kita lewati, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi. Itu semua basisnya data,” ujar Sapi’i kepada Radar Tarakan di Tanjung Selor, Kamis (9/7).
Jika data yang ada di tiap-tiap perangkat daerah tidak valid atau tidak ada, maka keputusan yang akan diambil dalam merencanakan sebuah pembangunan itu bisa salah.
“Itulah pentingnya data. Jadi data dulu yang utama. Daya yang interoperabilitas di tiap-tiap perangkat daerah itu sangat penting, agar ketika dibutuhkan, data itu bisa dengan mudah diakses. Tentunya data ini data valid yang selalu di-update,” tuturnya.
Dewasa ini, pemerintah daerah harus bisa menjawab kebutuhan zaman. Karena sekarang ini semua pihak, termasuk pemerintah dituntut untuk melek teknologi, terutama terhadap teknologi AI yang berkembang pesat saat ini.
“Saat ini kita susun masterplan smart province, jadi masterplan bagi Kaltara ini untuk bagaimana ke depannya kita menciptakan sistem good governance, serta pemerintahan yang akuntabel. Jika sudah selesai, data ini akan menjadi referensi bagi kabupaten/kota untuk menyusun masterplan di daerah mereka masing-masing,” pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim