TANJUNG SELOR - Transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan, termasuk dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penyusunan masterplan smart province. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional mengenai transformasi digital dan reformasi birokrasi.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Sapi’i mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengelola data, mengambil keputusan, hingga membangun kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui implementasi konsep smart province,” ujar Sapi’i kepada Radar Tarakan usai sosialisasi akhir penyusunan masterplan smart province di Tanjung Selor, Kamis (9/7).
Sapi’i menjelaskan bahwa smart province bukanlah sekadar penerapan teknologi digital, melainkan upaya membangun ekosistem pemerintahan yang cerdas, terintegrasi, inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, keberhasilan implementasi smart province sangat bergantung pada sinergi seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta masyarakat secara umum.
“Sosialisasi akhir ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan hasil penyusunan dokumen smart province Kalimantan Utara sekaligus menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai arah pembangunan digital daerah ke depan,” tuturnya.
Harapannya, melalui kegiatan ini seluruh perangkat daerah dapat memahami peran dan kontribusinya masing-masing dalam mewujudkan ekosistem smart province.
Implementasi program-program yang telah direncanakan hendaknya tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terintegrasi sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
UKURAN KEBERHASILAN SMART PROVINCE
Sapi’i mengatakan, keberhasilan smart province bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki, melainkan dari sejauh mana teknologi mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
“Saya optimistis, dengan komitmen bersama, kolaborasi yang kuat, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Kalimantan Utara akan mampu menjadi provinsi yang semakin maju, adaptif, inovatif dan berbasis digital,” tegasnya.
Hal ini tentunya sejalan dengan visi pembangunan daerah, yakni menuju Kaltara yang makmur, maju dan berkelanjutan. Harapannya, hasil sosialisasi akhir ini menjadi landasan yang kuat dalam implementasi smart province di provinsi ke-34 Indonesia ini. (iwk)
Editor : Azward Halim