TANJUNG SELOR - Percepatan pemerataan akses listrik untuk wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltarak) menjadi prioritas untuk diatasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Salah satu langkah yang dilakukan untuk menyikapi persoalan kebutuhan dasar masyarakat ini, Pemprov Kaltara mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, solusi yang dapat dilakukan untuk daerah sulit dijangkau PLN ini adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
Tantangan pemerataan listrik di Kaltara saat ini terbilang masih cukup besar. Selain wilayahnya luas, banyak juga permukiman yang berada di daerah terpencil dengan jumlah penduduk relatif sedikit.
"Kalau pembangunan jaringan listrik konvensional butuh biaya tinggi. Kondisi ini tentu jadi tantangan tersendiri bagi kita," ujar Ferdy.
Dibeberkannya, untuk wilayah dengan potensi sumber daya air besar, dapat dikembangkan melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sedangkan wilayah dengan intensitas sinar matahari tinggi, PLTS komunal dinilai menjadi solusi.
"Kalau jaringan listrik PLN belum memungkinkan untuk masuk, itu harus dicarikan solusi lain sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah," tuturnya.
Pada prinsipnya, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan pedalaman juga memiliki hak yang sama dengan yang tinggal di wilayah perkotaan untuk menikmati layanan listrik yang memadai.
"Intinya, pemerataan listrik tidak boleh berhenti pada angka statistik. Hal yang harus dipastikan, semua masyarakat bisa mendapatkan layanan dasar secara merata, termasuk listrik," pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim