TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat perdagangan di wilayah perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang usai pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, Bagus Nugroho Tamtomo Putro di Tanjung Selor, Rabu (1/7).
Tak sekedar penguatan perdagangan perbatasan, Gubernur Zainal menegaskan bahwa Pemprov Kaltara juga mendorong agar produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kaltara bisa menembus pasar ekspor.
Salah satu atensi khsusu di sini ialah soal perlunya dilakukan penataan sistem perdagangan internasional, khususnya antara Indonesia dan Malaysia.
Hal ini sebagai upaya penyesuaian dengan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan yang harus berorientasi pada kemudahan dan kesejahteraan masyarakat.
Komunikasi yang apik dengan berbagai pihak akan terus dilakukan untuk menyikapi berbagai kendala teknis yang masih terjadi di lapangan saat ini, termasuk dengan pemerintah pusat.
"Negara harus hadir di tengah masyarakat perbatasan. Kita tidak bisa jalan sendiri, harus terjadi sinergi dan komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada," tuturnya.
PENTINGNYA HILIRISASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS
Selain itu, Gubernur Zainal juga menegaskan soal pentingnya hilirisasi dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Dalam hal ini, peran dari Bea Cukai dalam memberikan pembinaan bagi pelaku usaha dalam melakukan ekspor itu sangat penting.
"Saya ingin agar pelaku UMKM Kaltara tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi aktor utama pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari sektor perikanan, pertanian serta komoditas unggulan lainnya, Kaltara harus mendapat pendampingan untuk bisa bersaing di pasar internasional. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim