TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi ekonomi hijau, ekonomi biru dan pengembangan energi terbarukan sebagai arah pembangunan daerah. Strategi tersebut menjadi jawaban atas tantangan geografis Kaltara yang memiliki wilayah luas dengan jumlah penduduk sekitar 778 ribu jiwa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius mengatakan, pembangunan berkelanjutan menjadi pilihan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Kaltara memiliki tantangan geografis yang cukup besar. Karena itu, transformasi ekonomi hijau, biru, dan energi terbarukan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah,” kata Bertius kepada Radar Kaltara, Kamis (18/6).
Menurutnya, Pemprov Kaltara telah mengintegrasikan konsep tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar kebijakan pembangunan ke depan.
“Kita sudah memasukkan transformasi ekonomi hijau, biru, dan energi terbarukan dalam RPJMD, yang diperkuat dengan berbagai regulasi daerah,” ungkapnya.
Bertius menyebut, hingga saat ini terdapat 29 regulasi daerah yang menjadi fondasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Regulasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari tata ruang, energi bersih, hilirisasi industri hingga perlindungan ekosistem mangrove dan gambut.
“Regulasi ini menjadi instrumen agar pembangunan tetap berjalan, tetapi tetap menjaga fungsi ekologis dan keberlanjutan sumber daya alam,” katanya.
Salah satu implementasi nyata dari kebijakan tersebut adalah pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan yang diarahkan menggunakan konsep industri berbasis energi baru terbarukan.
“Kawasan industri hijau menjadi bagian dari upaya kita membangun ekonomi baru yang tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan,” ungkapnya.
Selain pengembangan industri hijau, Kaltara juga memiliki sejumlah proyek strategis nasional di sektor energi bersih, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dan PLTA Sungai Mentarang.
“Dua proyek strategis nasional ini menjadi bagian penting dalam mendukung penyediaan energi bersih di Kaltara,” ujarnya.
Tidak hanya proyek skala besar, pemerintah daerah juga terus mendorong pembangunan pembangkit energi bersih skala kecil, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kita sudah membangun beberapa pembangkit energi bersih skala mikro untuk membantu masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses energi,” jelasnya.
Namun, Bertius mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan energi terbarukan, terutama terkait kapasitas masyarakat dalam mengoperasikan dan menjaga keberlanjutan fasilitas yang telah dibangun. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dan PLN dapat diperkuat agar berbagai fasilitas energi bersih yang telah tersedia dapat berjalan optimal.
“Kami berharap ada dukungan manajemen PLN agar pembangkit seperti PLTS dan PLTMH komunal yang sudah dibangun dapat terus beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Selain energi, Bertius juga menyoroti pengelolaan dana karbon dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya perlu diarahkan lebih luas, tidak hanya untuk rehabilitasi fisik kawasan.
“Kita perlu melihat pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian dari keberlanjutan lingkungan. Sebagian anggaran sebaiknya juga mendukung sektor kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat lokal harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menjaga ekosistem serta mengelola potensi daerah secara berkelanjutan.
“Konservasi tidak bisa hanya berbicara tentang menjaga kawasan, tetapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat yang hidup berdampingan dengan lingkungan,” tuturnya.
Bertius menambahkan, Pemprov Kaltara membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk investor dan pemangku kepentingan, untuk mempercepat pembangunan berbasis ekonomi hijau dan biru.
“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kerja sama dan investasi. Baik melalui Bapperida maupun DPMPTSP Kaltara, kita siap memfasilitasi kolaborasi pembangunan,” pungkasnya. (jai/lim)