TANJUNG SELOR – Pemerintah pusat mendukung pelaksanaan pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota lewat mekanisme inpres jalan daerah (IJD).
Dengan pola ini, infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab daerah itu dapat dikerjakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Tentunya, pelaksanaan IJD ini tidak serta merta, melainkan tetap melihat kondisi di lapangan.
Untuk di tahun 2025, pemerintah telah mengerjakan ribuan kilometer (km) jalan daerah di sejumlah wilayah di Indonesia melalui mekanisme IJD sebagaimana yang diresmikan Presiden RI, Prabowo Subianto secara daring pada Selasa (23/6).
Jalan sepanjang 1.151 km yang diresmikan Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas dan mendukung percepatan pembangunan nasional di daerah, tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pencapaian swasembada pangan dan energi nasional.
Bahkan, orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus terus dilakukan agar seluruh daerah di Tanah Air ini memiliki akses yang memadai dan tidak tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur transportasi darat.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Jalan yang baik akan memperkuat perekonomian dan mendukung ketahanan nasional,” ujar Presiden.
Dengan diresmikannya jalan ini, Presiden Prabowo meminta kepada pemerintah daerah untuk berkomitmen penuh untuk merawatnya agar kebermanfaatannya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah mendukung pelaksanaan program pembangunan jalan daerah lewat mekanisme IJD tersebut.
RP 150 MILIAR UNTUK KALTARA
Kaltara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan dukungan pembangunan jalan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme IJD. Tahun 2025 lalu sudah ada proyek yang dikerjakan dengan anggaran sekitar Rp 49 miliar dengan sistem multiyear.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi di Tanjung Selor beberapa waktu lalu.
“Tahun sebelumnya (2025) kita sudah berkontrak dengan nilai Rp 49 miliar (untuk segmen I pada ruas jalan Lembudud-Long Layu, Lingkar Krayan). Ini dilaksanakan oleh BPJN (Baai Pelaksana Jalan Nasional) dengan sistem multiyerar,” ujar Helmi.
Ini merupakan sebagian dari janji Menteri Keuangan (Menkeu) sebesar Rp 150 miliar untuk Kaltara saat audiensi dengan gubernur se-Indonesia tahun lalu. Artinya, masih ada sisa Rp 100 miliar lagi yang saat ini masih akan dikucurkan pemerintah pusat.
Rencananya yang Rp 100 miliar lagi itu akan digunakan untuk penanganan pada segmen II pada ruas jalan Long Layu-Binuang. Harapannya, kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat Krayan itu dapat ditangani dengan sisa anggaran tersebut pada tahun ini. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim