TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) telah menerima nota pengantar rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Kaltara tahun 2025.
Sebagai tindak lanjut dari diterimanya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah tersebut, maka DPRD akan mempelajari isi dari dokumen tersebut sebelum melakukan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD tersebut.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie saat ditemui usai rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun 2026 tentang penyampaian nota pengantar raperda tentang pertanggungjawaban APBD Kaltara 2025 di Tanjung Selor, Senin (22/6).
“Pertanggungjawaban Gubernur tentang pelaksanaan APBD 2025 sudah diserahkan. Tentunya ini akan kami pelajari dulu, setelah itu baru kita lakukan paripurna pandangan fraksi yang rencananya akan dilakukan Senin atau Selasa (pekan depan),” ujar Achmad Djufrie.
Setelah mempelajari dokumen pertanggungjawaban APBD tersebut, barulah pihaknya akan melihat apakah yang disampaikan itu sudah sesuai atau seperti apa. Misalnya, seperti yang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak lima untuk diperbaiki, itu salah satu yang akan dicek.
“Kami akan rapat dulu, setelah itu baru kami serahkan ke fraksi-fraksi untuk masing-masing mempelajarinya untuk kemudian disampaikan dalam bentuk pandangan fraksi,” jelas Politisi Partai Gerindra ini.
Disinggung soal pendapatan daerah yang terealisasi Rp 2,660 triliun atau setara 86,42 persen dari target tahun 2025 yang ditetapkan Rp 3,078 triliun, Achmad Djufrie mengaku percaya bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus memberikan atensi untuk peningkatannya.
Baru-baru ini Pemprov Kaltara telah melakukan penataan ulang pejabat eselon II yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Menurutnya, tentu ini dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang matang dari Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kan terlihat itu, siapa yang di OPD ini, OPD itu dan seterusnya. Tentu itu orang-orang ini dipasang jadi motor penggerak percepatan peningkatan pendapatan daerah. Intinya kami selalu mendorong pemerintah untuk peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim