TANJUNG SELOR - Kolaborasi lintas sektor terus diperkuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan RI-Malaysia di Kaltara.
Salah satunya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Beberapa persoalan dibahas saat audiensi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara dengan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Tanjung Selor, Selasa (2/6).
Dalam pertemuan itu, jalan, jembatan dan daerah otonomi baru (DOB) jadi bagian dari fokus pembicaraan dan ditegaskan menjadi agenda beras perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini ke depannya.
Wagub Kaltara, Ingkong Ala mengatakan bahwa pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang seimbang antara aspek kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara.
Kedaulatan negara ini menjadi atensi mengingat posisi Kaltara yang memiliki garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer dengan Negara Malaysia.
Perhatian pemerintah pusat atas pembangunan kawasan perbatasan yang terus ditingkatkan patut diapresiasi. Kendati demikian, dukungan untuk percepatan penyelesaian konektivitas antar wilayah di perbatasan Kaltara ini masih dibutuhkan.
"Perhatian negara untuk perbatasan telah berjalan dengan baik," ujar Wagub Ingkong.
Ia mengatakan, saat ini Pemprov Kaltara bersama Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) terus melakukan komunikasi untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH guna membuka akses mobilitas masyarakat di perbatasan.
Data kondisi jalan perbatasan tahun 2026, total panjang jalur paralel dan akses perbatasan sudah mencapai 970,70 kilometer. Dorongan peningkatan kualitas jalan terus dilakukan guna membuka keterisolasian di perbatasan Kabupaten Malinau dan Nunukan.
PERLU PENYELARASAN TATA RUANG
Ada beberapa proyek strategis yang perlu menjadi perhatian di wilayah perbatasan RI-Malaysia ini.
Mulai dari penyelesaian pembangunan jembatan utama Apau Kayan-Data Dian, serta Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang pada jalur Malinau-Krayan.
Selain itu, lanjut Wagub Ingkong, perlu juga dilakukan penyelarasan tata ruang daerah dengan pusat lewat kementerian terkait agar pembangunan akses logistik di perbatasan Kaltara ini tetap selaras dengan ketentuan lingkungan hidup.
Pendekatan pembangunan berbasis teori kemakmuran atau prosperity approach yang melengkapi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di perbatasan juga menjadi poin penting dalam penyampaian Wagub Ingkong.
"Pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan harus berjalan secara bersamaan. Ketika masyarakat perbatasan sejahtera dan mandiri, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat," tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Kaltara terus mengusulkan pembentukan DOB di perbatasan, mulai dari DOB Kabupaten Apau Kayan, DOB Kabupaten Krayan, DOB, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan dan DOB Kota Sebatik.
Adapun pertemuan ini bertujuan menyelaraskan data dan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas sekaligus memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan Kaltara. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim