TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala mendorong Asosiasi Pemancingan Indonesia (APRI) di Kaltara untuk menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi laut dan sungai dari aktivitas ilegal.
Hal itu disampaikannya kepada Radar Tarakan usai menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APRI Kaltara dan tiga Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK), yakni Bulungan, Malinau dan Tarakan di Tanjung Selor, Jumat (22/5).
"Saya rasa kehadiran dari organisasi ini sudah menambah personel (dalam mendukung pemerintah) untuk pengawasan lingkungan laut maupun sungai kita," ujar Wagub Ingkong.
Karena, saat melakukan aktivitas memancing, orang-orang yang terlibat dalam organisasi ini bisa ikut memantau pemanfaatan laut dan subgai, baik itu dalam aktivitas menangkap ikan maupun hal lainnya.
"Saya harapkan jangan ada yang menggunakan alat tangkap yang dilarang. Misalnya menggunakan jaring yang besar, sehingga para nelayan kecil terganggu dengan proses kerja mereka," tuturnya.
Termasuk yang saat ini, masuh terjadi di sungai-sungai itu penggunaan racun dan strum. Ini menjadi aktensi karena praktik penangkapan hasil paut atau sungai dengan cara ini tidak dibenarkan.
"Dengan adanya APRI, harapan kita mereka dapat membantu pemerintah mengawasi dalam pelestarian lingkungan laut dan sungai yang berkelanjutan untuk generasi kita ke depan," katanya.
Pada prinsipnya, perlakuan dari pemerintah terhadap setiap organisasi itu, semuanya sama. Hal yang menjadi intinya di sini, kehadiran dari organisasi itu ada manfaatnya atau tidak untuk dilakukan kerja sama dengan pemerintah.
"Jangan begitu bentuk organisasi, langsung ajukan ke pemerintah untuk dukungan. Tidak seperti itu. Jadi harus mandiri dulu, tunjukkan kalau kita punya potensi. Artinya, junjukkan kepada pemerintah bahwa ada manfaat kami, cuma kami butuh support lagi," tegasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim