Hal ini mendapat respon positif dari sejumlah pihak, salah satunya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Achmad Djufrie. Ia mengatakan, langkah ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan membangun budaya integritas sejak dini.
“Kerja sama Dinas Pendidikan dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri ini untuk memperkuat sistem pembelajaran anak-anak kita terkait antikorupsi mulai dari tingkat bawah,” ujar Achmad Djufrie kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Selasa (12/5).
Dalam hal ini, Achmad Djufrie menegaskan bahwa harapan dari hadirnya pendidikan antikorupsi sejak dini, bukan hanya untuk hari esok, melainkan hari-hari yang jauh ke depan.
“Tidak lagi di ruang persidangan, tapi sudah ada pembelajarannya di ruang kelas. Di ruang kelas sudah dimulai pembelajaran tentang pendidikan antikorupsi,” kata Achmad Djufrie.
Pria yang juga Ketua Dewan Presidium Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor ini berharap, apabila buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi (PAK) dari KPK nanti terbit, itu bisa dijadikan sebagai pedoman sampai ke daerah.
“Saya setuju sekali kalau anak-anak bisa sejak dini sudah mempelajari tentang pendidikan antikorupsi. Jangan sampai sudah terlibat kasus korupsi, baru mau belajar tentang pendidikan antikorupsi,” imbuhnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim