Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

APBN di Perbatasan, Rp 49 Miliar Penanganan Jalan Lingkar Krayan Sudah Berjalan

Iwan RT • Kamis, 30 April 2026 | 09:08 WIB
Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN
Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN

TANJUNG SELOR - Upaya peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan progres positif. Salah satunya melalui penanganan Jalan Lingkar Krayan di Kabupaten Nunukan yang kini mendapat dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, penanganan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tersebut dilakukan secara bertahap dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi, menjelaskan bahwa proses pengerjaan saat ini masih terus berjalan, khususnya pada segmen I. “Tahun sebelumnya kita sudah berkontrak kurang lebih Rp 49 miliar untuk segmen I, dan saat ini masih berjalan dengan sistem multiyears oleh BPJN,” ujarnya, Rabu (29/4).

Ia menambahkan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat terus diperkuat. Berdasarkan hasil audiensi gubernur se-Indonesia dengan Menteri Keuangan, Kaltara memperoleh alokasi sekitar Rp 150 miliar untuk penanganan jalan di wilayah Krayan.

Secara teknis, penanganan Jalan Lingkar Krayan dibagi menjadi dua segmen, yakni segmen I ruas Lembudud-Long Layu dan segmen II ruas Long Layu-Binuang.

Untuk segmen II, sisa anggaran sekitar Rp 100 miliar direncanakan akan segera dimanfaatkan guna melanjutkan penanganan jalan pada tahun ini. “Harapannya, tahun ini segmen II juga bisa mulai dikerjakan sehingga akses di kawasan Krayan semakin terbuka,” jelasnya.

Meski dilakukan secara bertahap, penanganan infrastruktur di wilayah perbatasan ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan, khususnya dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.

Pemerintah juga mendorong agar penanganan dilakukan secara efektif dengan memprioritaskan titik-titik kerusakan yang paling parah, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan.

Dalam hal teknis, Pemprov Kaltara juga mengusulkan penggunaan metode yang lebih efisien, seperti lapis penutup Burda (laburan aspal dua lapis), sebagai alternatif hotmix untuk memperluas jangkauan penanganan jalan.

Dengan langkah ini, diharapkan ruas Jalan Lingkar Krayan dapat segera berfungsi secara optimal, meski belum tertangani secara menyeluruh. “Minimal jalan ini bisa fungsional dan dapat dilalui dengan baik oleh masyarakat,” pungkasnya. (iwk/lim)

Editor : Azward Halim
#kaltara