TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan pembekalan bagi para pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) guna memperkuat kapasitas dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya menghadapi tahun anggaran 2026.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh proses pengadaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan nilai manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (29/4).
Ia menambahkan, Pemprov Kaltara terus berupaya mendorong percepatan pembangunan guna mengejar ketertinggalan sekaligus mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki daerah.
Sebagai provinsi perbatasan dengan wilayah yang luas, Kaltara menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas, hingga pemerataan layanan publik. Namun demikian, berbagai potensi di sektor energi, industri berbasis sumber daya alam, serta penguatan ekonomi masyarakat perbatasan menjadi peluang besar yang terus dikembangkan.
Untuk itu, Ingkong menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan harus dipastikan memberikan manfaat nyata serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Utara,” tegasnya.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah, lanjutnya, merupakan salah satu aspek kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses yang berkualitas akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.
Dalam hal ini, peran PA dan KPA menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta menjunjung tinggi integritas.
“Pengadaan bukan sekadar proses administratif, tetapi bagian integral dari upaya percepatan pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap paket pekerjaan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan akses listrik dan air bersih, serta penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Melalui pengelolaan anggaran yang tepat, kita optimalkan setiap rupiah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim