MALINAU - Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau dipastikan tetap mengacu pada rencana awal, yakni digelar bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada 9 September 2026.
Ketua Tim Panitia Pengawas dan Pengarah Porprov II Kaltara, Wiyono Adie, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan. “Desain kita tetap pada rancangan awal, yakni pelaksanaan Porprov bertepatan dengan Haornas tanggal 9 September 2026,” ujarnya kepada Radar Tarakan, Senin (27/4).
Meski waktu pelaksanaan semakin dekat, ia optimistis seluruh persiapan dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, kesiapan infrastruktur, khususnya venue pertandingan di Kabupaten Malinau, sudah berada pada tahap memadai dan layak digunakan.
Berdasarkan hasil inventarisasi dan peninjauan lapangan, sebagian besar venue telah tersedia dan mampu mengakomodasi kebutuhan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Beberapa venue bahkan telah rampung, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan penyelesaian akhir.
“Venue di Malinau pada prinsipnya sudah siap. Ada yang sudah selesai, ada yang masih on progress, dan ada yang segera finishing dalam waktu dekat,” jelasnya.
Untuk memastikan kesiapan tersebut, panitia membagi tim guna melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi venue. Langkah ini dilakukan agar setiap fasilitas benar-benar memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan, baik nasional maupun internasional.
Selain itu, sejumlah cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas khusus juga menjadi perhatian. Panitia memastikan akan melakukan penyesuaian secara proporsional agar seluruh pertandingan tetap dapat dilaksanakan secara optimal.
Wiyono menambahkan, tantangan yang tersisa saat ini lebih bersifat teknis, seperti proses administrasi pendaftaran atlet dan kontingen, mulai dari entry by number, entry by name, hingga entry by class.
“Kalau ditanya siap atau tidak, kenapa tidak siap? Kita hanya tinggal menyelesaikan hal-hal teknis saja. Secara infrastruktur semua sudah tersiap,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keputusan final tetap berada di tangan pimpinan daerah sebagai pemegang kewenangan kebijakan, termasuk jika nantinya terdapat pertimbangan lain terkait waktu pelaksanaan. “Kalau ditanya siap atau tidak, kenapa tidak siap? Kita hanya tinggal menyelesaikan hal-hal teknis saja. Secara infrastruktur semua sudah tersiap,” pungkasnya. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim