TANJUNG SELOR - Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026, DPD Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (SBPI) Kaltara membuka Posko Aspirasi yang mulai beroperasi sejak 27 April di Tanjung Selor.
Ketua DPD SBPI Kaltara, Joko Supriyadi mengaku telah melayangkan pemberitahuan aksi kepada Polresta Bulungan. “Kami akan memperingati May Day sekaligus memperjuangkan tuntutan buruh dan isu masyarakat kecil seperti petani, nelayan, mahasiswa hingga pelaku usaha kecil,” kata Joko kepada Radar Kaltara, Selasa (28/4).
Ia mengungkapkan, posko yang dibuka beberapa hari terakhir mendapat respons luas dari masyarakat. Namun hingga kini belum ada perwakilan pemerintah maupun legislatif yang datang.
“Yang hadir justru masyarakat kecil. DPRD, pemerintah provinsi maupun kabupaten belum ada yang datang ke posko ini,” tegasnya.
Salah satu isu yang mengemuka adalah keluhan sopir truk di Bulungan yang terdampak penutupan aktivitas galian C. Kebijakan tersebut dinilai membuat mereka kehilangan mata pencaharian.
“Mereka tidak bisa bekerja seperti biasa karena kebijakan itu,” katanya.
Selain itu, pekerja kebersihan juga menyampaikan keluhan terkait sistem outsourcing yang menyebabkan pemotongan gaji cukup besar. “Mereka berharap outsourcing dihentikan dan bisa langsung dikontrak pemerintah agar tidak ada potongan,” jelasnya.
Tak hanya buruh, kelompok petani juga mengadukan persoalan lahan yang disebut-sebut dirampas, baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Sementara itu, pelaku UMKM di tepian Sungai Kayan mengeluhkan kebijakan penataan kawasan yang dinilai menyulitkan aktivitas usaha mereka. “Ada kebijakan yang tidak pro terhadap UMKM, bahkan menyulitkan mereka untuk berjualan,” ungkapnya.
Joko menambahkan, aspirasi yang masuk terus bertambah, termasuk dari wilayah pesisir dan pulau seperti Bunyu. Masyarakat setempat berharap adanya pembangunan kanal, penyelesaian rumah sakit mangkrak, serta peningkatan infrastruktur dasar. “Mereka ingin akses lebih mudah karena wilayahnya terisolasi,” katanya.
Seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum menjadi 46 tuntutan yang akan disuarakan pada puncak aksi May Day. Buruh berharap aksi tersebut tidak hanya menjadi simbol, tetapi menghasilkan komitmen nyata dari pemerintah. “Kami ingin ada pertemuan dengan pihak terkait setelah orasi, agar ada keputusan bersama yang ditandatangani,” tegasnya.
Beberapa tuntutan utama yang didorong antara lain pembentukan pengadilan hubungan industrial di Kaltara, pembentukan satgas pemutusan hubungan kerja (PHK), serta perbaikan sistem ketenagakerjaan termasuk outsourcing. “Kalau sudah ada komitmen tertulis, tentu akan kami kawal sampai terwujud,” ujarnya.
Rencana aksi pada 1 Mei nanti bersifat situasional. Massa berpotensi melakukan long march ke sejumlah titik, termasuk kantor gubernur dan DPRD, atau tetap berkonsentrasi di posko. “Jika memungkinkan kami akan turun ke jalan, kalau tidak kami akan tetap menyuarakan aspirasi dari sini,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, aksi lanjutan akan digelar jika tuntutan tidak mendapat respons. “Jika tidak ada kejelasan setelah May Day, kami akan melakukan aksi lanjutan di hari kerja,” ujarnya.
Menurutnya, posko May Day tidak hanya menjadi pusat aksi, tetapi juga ruang edukasi dan konsolidasi masyarakat. “Kami ingin masyarakat paham bahwa May Day bukan sekadar seremonial, tetapi momentum memperjuangkan keadilan,” jelasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim