TANJUNG SELOR - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Utara menegaskan pentingnya integrasi data sebagai kunci utama dalam menekan angka kemiskinan. Data yang akurat dan seragam dinilai menentukan ketepatan sasaran program.
Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta dukungan data yang mutakhir. “Tanpa keseragaman data, program berisiko tidak efektif dan tidak menyasar kelompok yang tepat,” ujarnya, Senin (27/4).
Ia menjelaskan, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan data by name by address (BNBA) dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial. “Seluruh daerah, termasuk Kaltara, wajib mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN secara terkoordinasi,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Pemprov Kaltara melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029. Selain itu, tengah disusun Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sebagai instrumen evaluasi. “Penyusunan ini membutuhkan dukungan data sasaran yang relevan sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.
Untuk memperkuat pemahaman teknis, Bapperida juga mendorong perangkat daerah memahami mekanisme penyusunan LP2KD, termasuk prosedur pengajuan dan pemanfaatan DTSEN. “Kegiatan ini menjadi ruang kerja bersama untuk menyelaraskan kebutuhan data dengan perencanaan strategis,” katanya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah aktif dan fokus agar data yang diusulkan benar-benar relevan dan aplikatif, sehingga program yang dijalankan lebih efektif dan terukur. “Integrasi data adalah fondasi utama. Jika data kuat, maka kebijakan juga akan tepat sasaran,” pungkasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim