TANJUNG SELOR - Upaya mendorong UMKM sektor perkebunan di Tanjung Selor untuk “naik kelas” kembali digaungkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara. Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah persoalan mendasar seperti akses pasar, ketergantungan komoditas, hingga daya saing produk masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terurai.
Melalui kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pemerintah menghadirkan edukasi bagi pelaku UMKM perkebunan, khususnya yang bergerak di sektor kelapa sawit dan kakao. Kegiatan ini juga melibatkan instansi seperti Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Kantor Pelayanan Pajak untuk memperluas pemahaman pelaku usaha terkait ekspor dan kewajiban fiskal.
Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Ika Hermini Novianti, menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah berbasis UMKM.
“Pemerintah punya banyak program untuk UMKM. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan pelaku usaha bisa memanfaatkan peluang tersebut,” ujarnya.
Namun, penekanan pada kualitas produk sebagai kunci utama naik kelas dinilai belum cukup menjawab kompleksitas persoalan di lapangan. Banyak UMKM masih menghadapi keterbatasan akses permodalan, teknologi produksi, hingga jaringan distribusi yang membuat produk sulit menembus pasar yang lebih luas.
“Tidak cukup hanya bicara kualitas. Tanpa akses pasar dan pendampingan berkelanjutan, UMKM akan sulit bersaing,” menjadi kritik yang kerap muncul dalam diskursus pengembangan UMKM.
Sementara itu, BPDP menyoroti besarnya potensi sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, sebagai tulang punggung ekonomi. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah, bahkan menekankan kontribusi besar sawit terhadap devisa negara.
Namun, narasi tersebut juga memunculkan perdebatan. Di satu sisi, sawit memang menjadi komoditas unggulan. Di sisi lain, ketergantungan berlebih pada satu sektor dinilai berisiko, terutama ketika harga global berfluktuasi atau isu lingkungan kembali mengemuka.
“Potensi besar harus diimbangi dengan pengelolaan berkelanjutan dan diversifikasi usaha. Kalau tidak, UMKM akan rentan terhadap gejolak pasar,” menjadi catatan penting dalam pengembangan sektor ini.
Selain itu, upaya kampanye positif terhadap sawit yang digaungkan BPDP juga perlu diimbangi dengan transparansi terhadap isu-isu lingkungan yang selama ini menjadi sorotan publik. Tanpa pendekatan yang komprehensif, kampanye tersebut berpotensi dianggap sebagai narasi sepihak.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, sinergi lintas instansi memang menjadi langkah awal. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pendampingan, keberlanjutan program, serta keberanian pemerintah untuk menyelesaikan persoalan struktural yang selama ini menghambat UMKM.
Dengan kata lain, mendorong UMKM “naik kelas” tidak cukup hanya dengan pelatihan dan edukasi sesaat. Dibutuhkan strategi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan, agar pelaku usaha tidak sekadar bertahan, tetapi benar-benar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim