TANJUNG SELOR - Tekanan ekonomi global mulai dijadikan alarm bagi disiplin birokrasi di daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak lagi menggunakan fasilitas negara secara longgar, terutama di tengah kondisi anggaran yang semakin tertekan.
Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto, secara terbuka mengingatkan ASN untuk lebih bijak dalam penggunaan aset negara, termasuk kendaraan dinas. Imbauan ini disampaikan saat apel gabungan di Tanjung Selor, Senin (20/4).
“Saya minta ASN menggunakan kendaraan dinas secara bijak dan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Pernyataan tersebut tidak lepas dari dampak situasi global, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai turut membebani keuangan daerah. Dalam konteks ini, efisiensi internal birokrasi menjadi langkah yang tidak bisa ditawar.
Namun, penekanan pada efisiensi juga dibarengi dengan tuntutan peningkatan kinerja. Denny menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama, terutama dalam merespons aduan masyarakat yang selama ini kerap dinilai lambat. “Perangkat daerah harus responsif terhadap laporan masyarakat agar bisa ditangani secara cepat dan tuntas,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Kaltara juga tengah melakukan penataan internal melalui proses job fit terhadap 41 pejabat eselon II. Dari jumlah tersebut, 38 pejabat mengikuti uji kompetensi, sementara tiga lainnya menjalani evaluasi kinerja.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kapasitas pejabat dengan kebutuhan organisasi, sekaligus memastikan birokrasi tetap adaptif di tengah tekanan eksternal.
Meski demikian, situasi ini juga memunculkan pertanyaan lebih luas, sejauh mana kebijakan efisiensi benar-benar menyasar akar persoalan, bukan sekadar pengetatan simbolik di level penggunaan fasilitas?
Tanpa pengawasan yang konsisten dan evaluasi menyeluruh, imbauan penghematan berisiko hanya menjadi rutinitas administratif, tanpa dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja dan pengelolaan anggaran daerah. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim