TANJUNG SELOR - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan audiensi ke Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada pekan lalu.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Rumah Tumbo mengatakan, ada beberapa aspirasi dari Kaltara yang disampaikan pada audiensi yang diterima langsung Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma yang didampingi anggota DPD RI Daril Kaltara, Larasati Moriska.
Ruman Tumbo menyampaikan, penyaluran tunjangan khusus guru (TKG) di wilayah perbatasan saat ini masih belum merata. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan para guru penerima TKG di wilayah perbatasan pada November 2025 lalu, dari 39 guru yang terdata, hanya sebagian yang menerima tunjangan tersebut.
“Kami meminta dukungan DPD RI untuk menyampaikan persoalan ini agar ada kebijakan yang lebih adil dan merata bagi para guru di perbatasan,” ujar Ruman Tumbon.
Komisi IV juga menyampaikan sejumlah isu strategis lainnya, seperti keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), minimnya tenaga dokter spesialis, serta berkurangnya beasiswa pendidikan. Termasuk kondisi infrastruktur turut menjadi perhatian di provinsi ke-34 Indonesia ini.
“Akses transportasi di wilayah perbatasan saat ini masih sangat terbatas. Ini juga jadi perhatian kita, termasuk kita juga mendorong pengadaan bus sekolah serta prioritas rehabilitasi sekolah di daerah perbatasan,” pungkasnya. (iwk)
Editor : Rahul