TANJUNG SELOR - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2026 di awal triwulan II ini masih di angka sekitar 14 persen.
Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. “Setelah triwulan I memasuki triwulan II ini, realisasi APBD kita di angka 14 persen sekian. Saya yakin di seluruh Indonesia juga seperti itu,” ujar Denny.
Ia menyebutkan, dari total realisasi tersebut yang terbanyak ada di belanja barang dan jasa. Terhadap pelaksanaan anggaran ini, Sekprov Denny menyebutkan kehati-hatian tetap menjadi yang utama.
Isu ekonomi global, maupun geopolitik yang semakin tidak menentu juga tentunya memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah, tak terkecuali di Pemprov Kaltara. “Begitu juga semakin banyak aturan. Ini mengingatkan kita agar pengelolaan keuangan daerah ini harus lebih berhati-hati, lebih efektif, lebih efisien,” kata Sekprov Denny.
Apalagi ketergantungan fiskal Pemprov Kaltara itu sangat tinggi ke pemerintah pusat, sehingga dalam membelanjakan sesuatu itu juga harus untuk yang betul-betul menjadi fokus atau konsentrasi pembangunan di provinsi ke-34 Indonesia ini.
“Karena memang saat ini dampak dari beberapa hal yang ada itu luar biasa. Termasuk aturan terkait hubungan keuangan pusat dan daerah itu juga sangat terasa, khususnya berdampak ke Kaltara,” pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim