TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengklaim meraih sejumlah penghargaan sepanjang 2025, mulai dari sektor pelayanan publik hingga ketenagakerjaan. Namun, capaian ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana penghargaan tersebut berdampak langsung bagi masyarakat?
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, menyebut deretan penghargaan itu sebagai hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai instansi terkait di provinsi termuda di Indonesia tersebut.
“Sebagai provinsi kecil, Kaltara meraih terbaik I Naker Inspirational Leadership Award 2025 dari Menteri Ketenagakerjaan RI,” ujar Zainal, Selasa (31/3).
Selain itu, Pemprov Kaltara juga mencatat sejumlah penghargaan lain, seperti SPM Awards 2025 untuk kinerja penerapan standar pelayanan minimal, Paritrana Award 2025 atas komitmen jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penghargaan TP2DD 2025 terkait digitalisasi layanan publik dan transparansi keuangan.
Meski demikian, indikator keberhasilan tidak semata diukur dari banyaknya penghargaan. Publik masih menunggu pembuktian konkret, terutama terkait peningkatan kualitas layanan dasar, akses ketenagakerjaan, serta pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan dan terpencil.
Zainal mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan. Ia pun membuka ruang kritik dari berbagai pihak, termasuk DPRD.
“Kami menyadari masih ada tantangan. Karena itu, kami mengharapkan masukan, saran, dan rekomendasi dari semua pihak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa capaian penghargaan belum menjadi titik akhir. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan sinergi antara eksekutif dan legislatif tidak berhenti pada seremonial, melainkan mampu mendorong kebijakan yang lebih responsif, merata, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kaltara. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim