TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus berupaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman agar lebih layak huni, sehat, tertata, dan berkelanjutan.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat pemahaman serta menggali praktik baik dari daerah lain melalui kunjungan kerja dan studi banding ke Kota Malang, Jawa Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bulungan melakukan studi banding ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.
Ada sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembelajaran, mulai dari penanganan kawasan kumuh secara terpadu, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau, hingga mekanisme penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Selain itu, rombongan DPRKPP Bulungan juga mendalami pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rusun) sebagai salah satu alternatif penyediaan hunian vertikal yang layak, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Bulungan, Agung Nugroho, S.T., mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari secara langsung bagaimana Kota Malang menjalankan berbagai program penataan dan peningkatan kualitas permukiman.
“Tujuan kami datang ke sini, ingin belajar langsung. Bagaimana Kota Malang menangani kawasan kumuh, bagaimana meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni, bagaimana mengelola pembangunan perumahan, dan yang tidak kalah penting, bagaimana mekanisme penyerahan lahan pemakaman dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai pengalaman dan praktik yang diperoleh selama kunjungan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi bagi DPRKPP Bulungan dalam menyusun dan mengembangkan program penataan kawasan permukiman.
Dalam penanganan kawasan kumuh, misalnya, rombongan mempelajari sistem pendataan berbasis survei lapangan, penentuan skala prioritas kawasan, hingga penataan infrastruktur dasar seperti drainase, jalan lingkungan, jaringan air bersih, dan sanitasi.
Aspek pelibatan masyarakat juga menjadi perhatian. Sebab, keberhasilan penanganan kawasan kumuh tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan partisipasi warga dalam proses perencanaan hingga pemeliharaan lingkungan.
Sementara itu, untuk peningkatan kualitas RTLH, pembelajaran mencakup mekanisme pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan, standar rumah layak huni, serta skema bantuan yang disertai pendampingan teknis.
Pengawasan dan evaluasi setelah pembangunan juga menjadi bagian penting untuk memastikan rumah yang diperbaiki benar-benar memenuhi standar kelayakan.
Pada sektor pembangunan perumahan dan rusun, DPRKPP Bulungan turut mendalami pentingnya perencanaan kawasan yang terintegrasi dengan penyediaan PSU.
Termasuk bagaimana pengelolaan rusun dilakukan agar fasilitas hunian vertikal tersebut tetap terawat, nyaman, dan tidak kembali mengalami persoalan kekumuhan.
Hal lain yang menjadi perhatian khusus adalah kewajiban pengembang dalam menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah.
Salah satunya berkaitan dengan penyediaan lahan pemakaman sebesar 2 persen dari luas lahan yang akan dikembangkan, atau melalui mekanisme penyerahan dana sebesar 2 persen berdasarkan nilai perolehan lahan perumahan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses tersebut juga mencakup tahapan verifikasi, penyusunan berita acara serah terima, hingga pencatatan aset daerah.
Mekanisme ini dinilai penting untuk memberikan kepastian pengelolaan fasilitas umum dan sosial yang menjadi bagian dari pembangunan kawasan perumahan.
Agung berharap hasil studi banding tersebut tidak sekadar menjadi tambahan referensi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui penerapan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Bulungan.
“Kami berharap apa yang kami pelajari di Kota Malang ini bisa kami bawa pulang, kami terapkan, dan kami kembangkan di Kabupaten Bulungan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bulungan berharap pengembangan kawasan permukiman ke depan dapat dilakukan secara lebih terencana dan terintegrasi.
Tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan, ketersediaan fasilitas dasar, serta keberlanjutan pengelolaannya.
DPRKPP Bulungan pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran DPUPRPKP Kota Malang dan DLH Kota Malang atas sambutan serta keterbukaan dalam berbagi pengalaman dan praktik baik.
Berbagai pembelajaran tersebut diharapkan menjadi bekal untuk memperkuat kebijakan dan program pembangunan permukiman di Kabupaten Bulungan, sehingga masyarakat dapat menikmati lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, tertata, dan layak huni. (*)
Editor : Sophian Hadi