TANJUNG SELOR – Keterbatasan anggaran dan tuntutan percepatan pertumbuhan ekonomi mengharuskan pemerintah daerah semakin cermat menyusun strategi pembangunan.
Sinkronisasi kebijakan, kolaborasi antardaerah, serta optimalisasi transfer keuangan menjadi kunci pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi fokus Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) se-Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2026 di Hotel 5 Putra, Desa Tana Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.
Kegiatan berlangsung 3–6 November dan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Ir. Risdianto, S.Pi., M.Si., Selasa malam (3/11).
Mengusung tema “Dukungan Kebijakan Transfer Keuangan Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif dan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara”, rakor tersebut menjadi forum penyelarasan kebijakan dan strategi pembangunan antardaerah.
Dalam sambutannya, Risdianto menegaskan pembangunan Kaltara membutuhkan keterpaduan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar potensi setiap wilayah memberikan manfaat lebih luas.
“Perencanaan pembangunan harus dibangun melalui sinergi dan kolaborasi. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, karena keberhasilan pembangunan di Kalimantan Utara membutuhkan keterpaduan kebijakan dan program antara pemerintah provinsi dengan seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia berharap rakor menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti setiap daerah, terutama dalam menghadapi tantangan transfer keuangan daerah.
“Melalui pertemuan ini, kita berharap lahir rumusan dan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah. Terlebih dengan adanya tantangan kebijakan transfer keuangan daerah, pemerintah harus semakin inovatif dalam menentukan prioritas dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia,” tambahnya.
Rakor dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Kaltara, kepala Bapperida kabupaten/kota, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta lembaga mitra pembangunan.
Selain sinkronisasi perencanaan dan kebijakan insentif fiskal, pembahasan juga mencakup pengembangan ekonomi hijau dan biru yang sesuai dengan potensi sumber daya alam, pesisir, perikanan, dan kehutanan di Kaltara.
Peserta juga dijadwalkan meninjau Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi untuk melihat langsung potensi kawasan strategis tersebut dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pemkab Bulungan selaku tuan rumah berharap rakor menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat pembangunan regional.
Kolaborasi antardaerah diharapkan mampu mengoptimalkan pendanaan, menyelaraskan program prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
Editor : Sophian Hadi