TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memperkuat percepatan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2026. Seluruh perangkat daerah diminta memetakan risiko, menyiapkan langkah mitigasi, serta memastikan proyek berjalan sesuai target agar hasil pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Wakil Bupati Bulungan Kilat menegaskan, percepatan pekerjaan fisik harus didukung perencanaan matang dan pengawasan konsisten. Menurutnya, kondisi geografis, jarak antarlokasi, mobilisasi alat dan material, cuaca, hingga ketersediaan sumber daya menjadi tantangan yang perlu diantisipasi sejak awal.
“Berbagai tantangan tersebut harus diantisipasi melalui perencanaan yang matang, identifikasi risiko sejak awal, serta koordinasi dan pengendalian yang konsisten,” kata Kilat kepada Radar Kaltara usai Anggaran 2026 di lingkungan Pemda Bulungan, Minggu (18/10).
Ia meminta setiap perangkat daerah membangun pola kerja proaktif, terutama dalam mengawasi paket pekerjaan strategis, proyek dengan tingkat kesulitan tinggi serta kegiatan di lokasi yang memiliki keterbatasan akses. Pemetaan risiko dinilai penting agar potensi hambatan dapat diketahui lebih dini dan tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu penyelesaian proyek.
“Kita harus membangun pola kerja yang proaktif. Setiap perangkat daerah perlu memiliki pemetaan risiko terhadap pekerjaan yang dilaksanakan, terutama paket-paket yang bernilai strategis, memiliki tingkat kesulitan tinggi, berada di lokasi dengan akses terbatas, atau berpotensi mengalami keterlambatan,” ungkapnya.
Kilat juga meminta seluruh OPD menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan fisik berdasarkan data akurat. Laporan tersebut harus mencakup target dan realisasi pekerjaan, kendala di lapangan serta proyeksi penyelesaian hingga akhir tahun anggaran.
“Pekerjaan yang mengalami keterlambatan agar menjadi prioritas pengendalian, dengan disertai rencana aksi yang terukur, penanggung jawab yang jelas, dan jadwal tindak lanjut yang realistis,” katanya.
Selain itu, hasil rakor harus ditindaklanjuti melalui kesepakatan yang jelas dan dapat dipantau secara berkala. Perangkat daerah terkait juga diminta memperkuat koordinasi serta segera melaporkan persoalan strategis yang membutuhkan keputusan pimpinan, dengan menyertakan alternatif penyelesaian sesuai ketentuan. Dalam pelaksanaannya, Kilat mengingatkan seluruh jajaran agar tetap menjaga integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Menurutnya, percepatan pekerjaan tidak boleh mengabaikan kualitas maupun ketentuan yang berlaku, karena pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan percepatan pekerjaan fisik bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua perangkat daerah, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari Pemda Bulungan,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap program pembangunan harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran atau penyelesaian administrasi. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja disiplin, menyelesaikan persoalan secara kolaboratif dan memastikan hasil pekerjaan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran telah dialokasikan, kontrak telah ditandatangani, dan pekerjaan telah dilaksanakan, tetapi manfaatnya belum dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim