TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menyiapkan langkah efisiensi untuk mengantisipasi defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Sejumlah pos pengeluaran bakal diperketat, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, honorarium hingga belanja makanan dan minuman rapat.
Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, kebutuhan belanja pembangunan masih lebih besar dibandingkan kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut membuat RAPBD 2027 diproyeksikan tetap mengalami defisit. Hal tersebut berimplikasi pada kebutuhan pengeluaran yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih sangat terbatas.
“Dengan kondisi ini, posisi RAPBD 2027 tetap pada kisaran anggaran defisit,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Kamis (15/10).
Dikatakan, penyusunan RAPBD 2027 tetap mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan Pemprov Kaltara, dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan di Bulungan. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antar lain kemiskinan, rendahnya daya saing komoditas serta belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan usaha tradisional.
“Kita masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan pembangunan yang menjadi prioritas, termasuk pengurangan kesenjangan ekonomi dan peningkatan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.
Selain itu, Pemda Bulungan menyoroti produktivitas pertanian yang perlu ditingkatkan serta pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Reformasi birokrasi dan penciptaan lapangan kerja, terutama melalui pengembangan sektor swasta, juga menjadi agenda pembangunan.
“Kita perlu mendorong dan meyakinkan para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bulungan agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja semakin berkembang,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi defisit, Pemda Bulungan akan mengevaluasi sumber penerimaan daerah yang berpotensi ditingkatkan, terutama pajak dan retribusi. Evaluasi tersebut direncanakan dilakukan ketika pelaksanaan anggaran 2027 berjalan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Langkah pertama adalah melakukan evaluasi terhadap sumber penerimaan daerah yang potensial, terutama dari pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.
Di sisi belanja, Pemda Bulungan akan menerapkan skala prioritas yang lebih ketat. Program yang mendesak akan didahulukan, sedangkan kegiatan yang masih memungkinkan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. “Kita akan menyusun skala prioritas belanja yang lebih ketat, menentukan kegiatan yang harus didahulukan dan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bertahap,” ungkapnya.
Pemda Bulungan juga menyiapkan rasionalisasi belanja dengan membatasi kegiatan seremonial, mengurangi perjalanan dinas, serta mengendalikan jumlah tim dan besaran honorarium sesuai ketentuan standar harga satuan regional. Belanja makanan dan minuman untuk rapat maupun kegiatan turut menjadi sasaran efisiensi.
“Rasionalisasi dilakukan melalui pembatasan belanja seremonial, perjalanan dinas, honorarium serta makanan dan minuman rapat atau kegiatan,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Syarwani menegaskan bahwa program pembangunan tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
“Penyusunan RAPBD 2027 tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional dengan memperhatikan program-program penunjang lainnya,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim