TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan terus mendorong pemerataan pembangunan dengan memperkuat infrastruktur konektivitas di wilayah terpencil, khususnya kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Pembangunan jalan, jembatan dan tambatan perahu menjadi salah satu prioritas untuk membuka keterisolasian.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, pembangunan daerah diarahkan agar dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedalaman. “Pemerintah daerah terus mendorong pembangunan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk warga di wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan akses,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Minggu (11/10).
Selain konektivitas darat, Pemda Bulungan juga mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan energi dan air bersih. Pengembangan energi terbarukan lokal, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), menjadi salah satu upaya memperluas akses listrik di desa.
“Akses terhadap listrik dan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diperhatikan dalam pembangunan wilayah,” ungkapnya.
Di sektor telekomunikasi, perluasan jaringan internet juga menjadi perhatian untuk mendukung pelayanan publik. Pemda Bulungan berupaya berkolaborasi dengan pusat dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) guna memperluas jangkauan jaringan, termasuk pembangunan menara pemancar atau BTS.
“Konektivitas digital dibutuhkan untuk mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga administrasi pemerintahan desa,” tuturnya.
Pemerataan pembangunan juga menyasar fasilitas pelayanan dasar, mulai dari gedung sekolah, puskesmas pembantu (pustu), hingga ketersediaan tenaga guru dan tenaga medis. Penyebaran fasilitas dan sumber daya manusia tersebut dinilai penting agar masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses layanan pendidikan dan kesehatan. Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong penganggaran yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi setiap wilayah. Alokasi APBD diarahkan untuk mendukung kecamatan dan desa yang masih menghadapi ketertinggalan, disertai optimalisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur produktif.
“Perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi wilayah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata,” jelasnya.
Pemda Bulungan juga mengawal perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memastikan usulan masyarakat menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Partisipasi masyarakat penting agar program yang direncanakan sesuai kebutuhan di lapangan dan pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.(jai)