TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan mendorong 2.167 kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Bulungan untuk semakin aktif menjadi penggerak pembangunan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pesan itu disampaikan Bupati Bulungan Syarwani saat membuka Festival Bulungan Sumber Sejahtera (Bunga Sutra) di Desa Long Sam, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Bulungan Selasa (6/10).
Syarwani mengatakan, jumlah kader PKK tersebut merupakan kekuatan besar yang dapat mendukung berbagai program pembangunan di Bulungan. “Sebanyak 2.167 kader PKK ini merupakan kekuatan mesin penggerak pembangunan di Bulungan,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (6/10).
Menurut dia, peran kader PKK tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Terlebih, PKK memiliki tugas utama melalui 10 program pokok PKK yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “PKK sangat dibutuhkan kehadirannya untuk sampai ke masyarakat di Bulungan, memberikan edukasi dan bimbingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ungkapnya.
Syarwani juga meminta jajaran PKK mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten memperkuat kolaborasi dengan Pemda Bulungan maupun lembaga lainnya. “Banyak kegiatan yang bisa kita sinergikan dengan Pemda Bulungan dalam menjalankan tugas utama 10 program pokok PKK. Kita harus sama-sama bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga lain secara gotong royong,” tegasnya.
Dia mencontohkan persoalan pendidikan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Syarwani menyebut pandemi Covid-19 pada 2021 sempat memicu kendala pembelajaran dan menyebabkan learning loss pada peserta didik, terutama siswa sekolah dasar. “Berkat kerja sama yang kita lakukan, kita mampu keluar dari learning loss. Karena itu, penting bagi kita untuk terus berkolaborasi,” jelasnya.
Selain pendidikan, Syarwani menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk bersinergi dengan kader PKK dalam memperkuat pelayanan kesehatan dan pendidikan di masyarakat. “Saya juga menginstruksikan kepada OPD teknis untuk bersinergi dengan seluruh kader PKK di Bulungan, khususnya terkait layanan kesehatan dan pendidikan,” katanya.
Menurutnya, isu pernikahan usia dini juga perlu menjadi perhatian bersama. Penanganannya dapat diintegrasikan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama (Kemenag). “Kita sudah ada kerja sama dengan Kemenag. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah,” tuturnya.
Sementara di bidang kesehatan, kader PKK dinilai memiliki peran strategis dalam mencegah stunting. Meski prevalensi stunting di Bulungan menunjukkan kondisi yang terkendali, potensi kasus tetap perlu diantisipasi melalui edukasi dan pemenuhan gizi, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). “Meskipun prevalensi stunting di Bulungan rendah, bukan berarti tidak ada. Karena itu, penting kita memberikan edukasi dan pemberian gizi yang cukup,” pungkasnya.(jai)
Editor : Azward Halim