TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan terus memperketat pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.
Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Kilat, turun langsung mengecek progres dan kualitas sejumlah pekerjaan infrastruktur untuk memastikan pelaksanaannya sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis.
Dalam peninjauan tersebut, Kilat didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Bulungan Errin Wiranda, S.E., Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan Adi Irwansyah, S.H., M.Si., serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Pengecekan dilakukan di sejumlah titik, di antaranya Jalan Usaha Tani (JUT) KM 56 Desa Sajau, JUT KM 57 yang meliputi RT 8, RT 9, dan RT 10 Desa Sajau, Box Culvert Jalan Batu Laga KM 57, jalan menuju SD RT 1 Desa Metun Sajau, Jalan Bedu KM 57, serta Jalan Merang Mentan KM 57.
Di lapangan, tim monitoring memeriksa kondisi fisik pekerjaan, termasuk mengukur lebar, panjang, dan ketebalan jalan.
Pemeriksaan tersebut untuk memastikan volume dan hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan serta spesifikasi yang telah ditetapkan.
Kilat juga berdialog dengan pelaksana dan konsultan untuk mengetahui progres pekerjaan, kendala di lapangan, serta langkah perbaikan apabila ditemukan bagian pekerjaan yang belum sesuai.
“Yang kita lihat bukan hanya progresnya, tetapi juga bagaimana kualitas pekerjaan di lapangan. Ukuran, ketebalan, dan panjang pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan. Anggaran yang dikeluarkan harus sebanding dengan hasil pembangunan yang diterima masyarakat,” tegas Kilat.
Menurutnya, pembangunan JUT memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, terutama petani.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, memudahkan pengangkutan sarana produksi dan hasil pertanian, serta membuka akses ekonomi di kawasan pedesaan.
Kilat menegaskan, pemerintah tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan secara administratif, tetapi juga memastikan kualitas dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Jangan sampai pembangunan selesai secara administrasi, tetapi di lapangan kualitasnya tidak sesuai. Kita ingin setiap pekerjaan yang dibangun pemerintah benar-benar bisa digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Monitoring dan evaluasi (monev) tersebut sekaligus menjadi langkah pengawasan dini. Jika ditemukan pekerjaan yang belum sesuai ketentuan, pemerintah daerah akan meminta pelaksana melakukan perbaikan sesuai aturan.
Pemkab Bulungan memastikan pengawasan akan terus dilakukan terhadap berbagai pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, sesuai spesifikasi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain mendukung konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur pedesaan juga diharapkan memperkuat akses sektor pertanian dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Bulungan. (*)
Editor : Sophian Hadi