TANJUNG SELOR – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulungan hingga semester I 2026 baru mencapai 35,72 persen secara keuangan. Sementara realisasi fisik tercatat 39,05 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Bulungan karena berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto mengatakan, capaian tersebut harus menjadi perhatian serius jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan realisasi anggaran dan fisik masih relatif rendah.
“Angka ini harus menjadi alarm bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah. Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rendahnya realisasi tersebut,” kata Riyanto kepada Radar Kaltara, Rabu (23/9).
Menurut dia, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap capaian serapan anggaran. Pemerintah daerah juga perlu melihat proses pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan, termasuk kendala administrasi maupun teknis yang menyebabkan realisasi belum optimal.
“Jangan sampai terjadi kondisi di mana pada akhir tahun anggaran terjadi percepatan belanja secara berlebihan hanya untuk mengejar serapan,” tegasnya.
Riyanto mengingatkan, tingginya persentase serapan anggaran tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Penggunaan anggaran harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran serta manfaat yang diterima masyarakat.
“Serapan tinggi tidak otomatis berarti kinerja tinggi. Yang jauh lebih penting adalah kualitas belanja, ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan dan manfaat yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Bulungan mendorong pemerintah daerah melakukan langkah evaluasi dan percepatan secara terukur terhadap program yang telah dianggarkan. Kegiatan yang masih dapat diselesaikan perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi penumpukan pelaksanaan pada penghujung tahun.
“Percepatan tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan secara terencana dan tidak mengabaikan kualitas pelaksanaan kegiatan,” jelas Riyanto.
Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat proses administrasi maupun pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bulungan.
“Yang harus kita dorong adalah belanja yang tepat sasaran, pekerjaan yang berkualitas dan manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (jai)
Editor : Rahul