TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menerapkan seleksi ketat terhadap program dan kegiatan dalam Perubahan APBD 2026. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sisa waktu efektif sekitar tiga bulan menjelang akhir tahun agar anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan secara optimal.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, tidak seluruh program baru maupun program yang telah masuk dalam APBD murni akan dipaksakan untuk dilanjutkan apabila berisiko tidak terserap optimal. “Dalam Perubahan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026, program dan kegiatan yang dibutuhkan telah difokuskan secara sangat selektif pada kegiatan yang benar-benar dapat diselesaikan dalam sisa waktu efektif sekitar tiga bulan menjelang akhir tahun,” kata Syarwani kepada Radar kaltara, Senin (21/9).
Menurutnya, penyelesaian kegiatan yang sudah berjalan menjadi salah satu prioritas utama. Baik pekerjaan fisik maupun nonfisik yang telah memasuki tahapan akhir akan didorong untuk segera dituntaskan. “Prioritas utama diberikan pada kegiatan atau pekerjaan fisik maupun nonfisik yang sudah berjalan dan tinggal tahap penyelesaian akhir,” ungkapnya.
Pemda Bulungan juga tidak ingin menambah beban anggaran dengan memasukkan program baru yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang. Penyaringan dilakukan agar setiap kegiatan yang masuk dalam perubahan APBD memiliki peluang penyelesaian yang realistis dalam waktu yang tersedia.
“Tidak semua program baru atau program dari APBD murni dipaksakan untuk lanjut apabila berisiko tidak terserap optimal dalam sisa waktu yang singkat,” jelasnya.
Di sisi fiskal, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi belanja dengan memperhatikan dinamika pendapatan dan pembiayaan daerah. Langkah tersebut diperlukan agar struktur belanja tetap rasional serta tidak menimbulkan beban anggaran akibat kegiatan yang tidak dapat dieksekusi tepat waktu.
“Alokasi belanja disesuaikan secara rasional terhadap dinamika pendapatan dan pembiayaan daerah yang ada,” tuturnya.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi upaya Pemkab Bulungan mengendalikan potensi SILPA akibat keterlambatan pelaksanaan program. Pemerintah daerah ingin anggaran yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat melalui kegiatan yang dapat direalisasikan hingga akhir tahun. “Penyesuaian ini dilakukan agar tidak menjadi beban atau sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang tinggi akibat keterlambatan eksekusi,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim