TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan memastikan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Sidang Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun 2026, di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, baru-baru ini.
Dalam penyampaian jawaban pemerintah tersebut, Bupati Syarwani didampingi Wakil Bupati Bulungan Kilat, A.Md., serta jajaran pemerintah daerah.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Bulungan yang telah memberikan berbagai masukan, pertanyaan, saran dan catatan terhadap rancangan Perubahan APBD 2026.
Menurutnya, pandangan yang disampaikan DPRD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan anggaran daerah.
Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam memastikan kebijakan anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, masukan dan saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Hal ini menjadi bagian penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Menjawab pandangan Fraksi Golkar, Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan bahwa pembangunan konektivitas antarwilayah serta pemenuhan layanan dasar masih menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 10 Proyek Strategis Daerah (PSD) yang mencakup sejumlah sektor pembangunan penting, terutama infrastruktur dan konektivitas.
Pembangunan jaringan jalan terus dilakukan untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Data pemerintah daerah menunjukkan panjang jaringan jalan di Kabupaten Bulungan meningkat dari sekitar 951,8 kilometer menjadi lebih dari 1.072,3 kilometer pada 2026.
Selain itu, jumlah jembatan juga mengalami peningkatan, dari sebelumnya 143 unit menjadi 158 unit.
Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama akses menuju kawasan permukiman, sentra produksi pertanian, perkebunan dan kawasan yang memiliki potensi ekonomi masyarakat.
Salah satu konektivitas strategis yang terus menjadi perhatian pemerintah adalah jalur Tanjung Palas–Salimbatu.
Peningkatan akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap distribusi barang dan jasa serta membuka peluang pengembangan ekonomi di wilayah yang terhubung.
Selain pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap konektivitas digital.
Pemkab Bulungan terus berupaya memperluas akses internet, termasuk dengan memanfaatkan teknologi berbasis satelit untuk menjangkau wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan jaringan komunikasi.
Langkah tersebut dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital, baik untuk pendidikan, pelayanan pemerintahan, komunikasi maupun pengembangan aktivitas ekonomi.
Di sektor pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Bulungan juga memastikan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, listrik, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.
Pada bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terus dilakukan, termasuk penguatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit.
Sementara pada sektor pendidikan, pemerintah mendorong rehabilitasi sekolah serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan hingga wilayah perdesaan.
Bupati menegaskan pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga harus berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Syarwani juga menyampaikan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Bulungan hingga Semester I 2026.
Berdasarkan laporan pemerintah daerah, realisasi anggaran telah mencapai 35,72 persen atau sekitar Rp718,01 miliar. Sementara realisasi fisik pembangunan tercatat sebesar 39,05 persen.
Memasuki Semester II 2026, Bupati meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kecepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Percepatan tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk pada penghujung tahun anggaran.
Seluruh perangkat daerah juga diminta melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila terdapat kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Anggaran yang dialokasikan harus segera diwujudkan menjadi program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Bupati, Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian angka pendapatan dan belanja daerah, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bulungan.
Pemerintah daerah bersama DPRD selanjutnya akan terus melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026 sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat.
Dengan percepatan pelaksanaan program pada semester kedua, Pemkab Bulungan berharap target pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran 2026. (*)
Editor : Sophian Hadi