TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menegaskan komitmennya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Alokasi anggaran untuk kedua sektor tersebut disebut telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, yakni minimal 20 persen untuk pendidikan dan 14 persen untuk kesehatan dari total APBD.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, pemenuhan alokasi tersebut dilakukan secara konsisten dengan menempatkan anggaran pada sejumlah komponen belanja daerah. “Untuk anggaran pendidikan dan kesehatan, Pemda Bulungan telah secara konsisten memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Kamis (17/9)
Menurutnya, anggaran pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD, sedangkan sektor kesehatan mendapat porsi minimal 14 persen. Pengalokasian dilakukan melalui belanja operasi, belanja barang dan jasa serta belanja modal secara proporsional. “Kita menganggarkan minimal 20 persen untuk pendidikan dan minimal 14 persen untuk kesehatan dari total APBD,” ungkapnya.
Syarwani menjelaskan, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar secara lebih merata. “Anggaran daerah dialokasikan secara proporsional untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia,” ungkapnya.
Di sektor kesehatan, Pemda Bulungan memprioritaskan peningkatan mutu pelayanan serta sarana dan prasarana (sarpras) fasilitas kesehatan. Penguatan dilakukan pada puskesmas maupun rumah sakit daerah agar masyarakat di luar wilayah perkotaan dapat memperoleh pelayanan medis dengan akses yang lebih cepat dan layak.
“Peningkatan mutu dan sarana puskesmas serta rumah sakit daerah diprioritaskan agar masyarakat di luar wilayah perkotaan bisa mendapatkan pelayanan medis yang lebih cepat dan layak,” jelas Syarwani.
Pemerataan layanan kesehatan menjadi perhatian karena karakteristik wilayah Bulungan yang cukup luas. Dengan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah berharap masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa tidak harus bergantung pada fasilitas kesehatan yang berada di pusat perkotaan. “Pelayanan kesehatan harus bisa menjangkau masyarakat di luar wilayah perkotaan,” katanya.
Sementara di bidang pendidikan, anggaran diarahkan antara lain untuk rehabilitasi gedung sekolah dan pemenuhan fasilitas belajar. Pemkab juga berupaya memastikan fasilitas pendidikan di tingkat desa dapat tersedia secara memadai. “Kita fokus pada rehabilitasi gedung sekolah dan pemenuhan fasilitas belajar yang memadai di tingkat desa,” tegasnya.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Bulungan. Pemerintah daerah menilai pemerataan fasilitas menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan layanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. “Kita ingin memastikan akses pendidikan merata bagi seluruh anak di Kabupaten Bulungan,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim