TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mulai memantapkan langkah memasuki semester kedua tahun anggaran 2026 dengan melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bulungan.
Penyampaian nota keuangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan perubahan APBD, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Perubahan APBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal daerah, perubahan proyeksi pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah, serta dinamika kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun berjalan.
Bupati Syarwani menjelaskan, penyesuaian anggaran diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan sesuai dengan kondisi terkini.
Dengan demikian, alokasi anggaran dapat diarahkan secara lebih efektif untuk mendukung pencapaian target pembangunan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Dalam rancangan perubahan tersebut, total pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari sebelumnya sekitar Rp1,585 triliun menjadi Rp1,529 triliun.
Namun, di tengah penyesuaian total pendapatan tersebut, terdapat perkembangan positif pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD Kabupaten Bulungan justru diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp234,37 miliar menjadi Rp244,41 miliar.
Kenaikan PAD tersebut dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Pemerintah Kabupaten Bulungan terus mendorong optimalisasi berbagai sumber pendapatan yang sah, sekaligus meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan pembangunan semakin kuat.
Menurut Syarwani, peningkatan PAD bukan hanya berkaitan dengan angka dalam struktur APBD, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk secara bertahap meningkatkan kemandirian dalam membiayai pembangunan.
Di sisi lain, Pemkab Bulungan juga terus memperjuangkan pembagian dana bagi hasil sumber daya alam yang lebih proporsional.
Hal tersebut penting mengingat Bulungan memiliki potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu bagian penting dalam struktur perekonomian daerah.
“Diperlukan kemandirian daerah dalam pembangunan agar lebih bertanggung jawab kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan daerah, baik dalam segi keuangan maupun manajemen pemerintahan,” ujar Syarwani.
Bupati menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara cermat, transparan dan berorientasi pada hasil.
Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus memiliki manfaat yang jelas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, memasuki semester II tahun 2026, Syarwani meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Percepatan tersebut diperlukan agar berbagai program pembangunan tidak mengalami keterlambatan dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran.
Bupati juga mengingatkan agar perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi lebih mengutamakan kinerja, keluaran program, hasil serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Anggaran harus berorientasi pada kinerja, hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemkab Bulungan tetap mempertahankan lima prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah.
Kelima prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta penanggulangan kemiskinan.
Peningkatan kualitas SDM diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan dan berbagai program peningkatan kualitas kehidupan.
Sementara penguatan ekonomi daerah terus didorong melalui pengembangan sektor-sektor potensial, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal.
Di bidang infrastruktur, pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan pembangunan dan peningkatan konektivitas guna mendukung mobilitas masyarakat serta memperlancar aktivitas ekonomi.
Infrastruktur yang memadai juga menjadi salah satu fondasi penting dalam membuka akses terhadap pelayanan dasar dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, penguatan tata kelola pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang semakin efektif, bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penanggulangan kemiskinan juga tetap menjadi perhatian melalui berbagai program yang menyentuh langsung kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Syarwani menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan perubahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang kita kelola benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026 akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bulungan.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan struktur anggaran yang semakin realistis, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah hingga akhir tahun anggaran.
Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama DPRD juga akan memastikan setiap perubahan kebijakan anggaran tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Melalui perubahan APBD ini, Pemkab Bulungan berharap pelaksanaan pembangunan pada semester kedua 2026 dapat semakin terarah dan efektif.
Penyesuaian fiskal yang dilakukan diharapkan tidak hanya menjaga kesinambungan program pemerintah, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian keuangan daerah.
Dengan demikian, APBD tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan. (*)
Editor : Sophian Hadi