TANJUNG SELOR – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bulungan terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Selasa (15/9).
Rapat tersebut diikuti Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Dalam pemandangan umumnya, gabungan fraksi di DPRD Bulungan menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD 2026 untuk selanjutnya dibahas secara bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski menerima untuk dibahas, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan dan perhatian strategis yang diharapkan menjadi bahan Pemkab Bulungan dalam penyusunan serta pelaksanaan perubahan anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar perubahan APBD 2026 diarahkan pada program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian.
Upaya meningkatkan PAD, menurut fraksi tersebut, perlu dilakukan melalui pembenahan sistem, peningkatan kualitas pelayanan serta pengelolaan potensi daerah secara lebih optimal.
Optimalisasi pendapatan tersebut diharapkan tidak dilakukan dengan memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan peningkatan pendapatan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang sebanding.
Sementara itu, Fraksi NasDem–PKS menyoroti realisasi keuangan semester I tahun 2026 yang tercatat sebesar 35,72 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 39,05 persen.
Fraksi tersebut meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bulungan melakukan langkah-langkah percepatan atau akselerasi pada semester II.
Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dinilai penting agar anggaran yang telah ditetapkan dapat segera memberikan dampak terhadap pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Daya serap anggaran yang optimal juga diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Karena itu, OPD diminta tidak hanya mengejar realisasi secara administratif, tetapi memastikan program yang dilaksanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Fraksi PAN–PPP memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Pemerintah Daerah diminta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di desa dan wilayah 3T sehingga pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan ibu kota kabupaten.
Penyediaan air bersih yang layak menjadi salah satu kebutuhan dasar yang diminta mendapat perhatian.
Selain itu, peningkatan kualitas jalan umum yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan juga perlu menjadi prioritas guna membuka akses masyarakat terhadap pelayanan, pendidikan, kesehatan maupun aktivitas ekonomi.
Selanjutnya, Fraksi Hanura menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar dan bahan pokok masyarakat.
Kondisi harga pangan dinilai berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Fraksi tersebut juga mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sekaligus memastikan efektivitas jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tak kalah penting, Pemerintah Kabupaten Bulungan diminta memperhatikan berbagai program pembangunan yang telah diusulkan masyarakat.
Aspirasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada tahapan usulan, tetapi dapat dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi Gerindra turut menegaskan posisi DPRD sebagai representasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD melalui kegiatan reses perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Aspirasi tersebut selanjutnya dirumuskan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang menjadi bagian dari kajian terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra meminta Pemkab Bulungan lebih serius dan berkomitmen dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui DPRD.
Hal ini dinilai penting agar terdapat kesinambungan antara kebutuhan masyarakat, perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya pembangunan yang mampu membuka isolasi antarwilayah.
Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik sekaligus menggerakkan perekonomian.
Pembangunan juga diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar dan memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Berbagai pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Bulungan Tahun Anggaran 2026.
Setelah penyampaian pemandangan umum fraksi, tahapan pembahasan selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk mencermati kembali program, kegiatan, target pendapatan maupun belanja daerah.
"Dengan adanya sejumlah catatan dari fraksi-fraksi DPRD, perubahan APBD 2026 diharapkan dapat semakin diarahkan pada prinsip efektivitas, pemerataan dan kebermanfaatan pembangunan," ucap Wabup, Kilat.
Pada akhirnya, anggaran daerah bukan hanya tentang besaran nominal yang tercantum dalam dokumen APBD, tetapi bagaimana anggaran tersebut mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan dasar. (*)
Editor : Sophian Hadi